News google
Titiknol IKN

3 Alasan OIKN Usul Tambah Anggaran Rp30 Triliun untuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur

×

3 Alasan OIKN Usul Tambah Anggaran Rp30 Triliun untuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur

Sebarkan artikel ini
ANGGARAN IKN NUSANTARA - Plt Wakil OIKN, Raja Juli Antoni, membeberkan, OIKN mengajukan tambahan anggaran hinga triliunan rupiah kepada parlemen DPR RI di Jakarta untuk kebutuhan bagi Ibu Kota Nusantara pada Senin (10/6/2024). Kali ini, OIKN mengajukan anggaran ke DPR RI angkanya sebesar Rp 29,8 triliun sebagai tambahan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. (KompasTV/OIKN)

“Selama ini anggaran pembangunan itu ada di PUPR. Ketika nanti diserahkan kepada OIKN, kapasitas OIKN mengelola gedung ditingkatkan, baik SDM, kedua juga perlu ada ketersediaan anggaran.”

TITIKNOL.ID, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengajukan tambahan anggaran hinga triliunan rupiah kepada parlemen DPR RI di Jakarta. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Wakil OIKN, Raja Juli Antoni di gedung DPR RI dalam rapat dengan Komisi II pada Senin (10/6/2024) yang dikutip oleh Titiknol.id.

Dia menyatakan, pengajuan anggaran dibutuhkan untuk perawatan gedung-gedung dan infrastruktur lainnya yang ada di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 

Sejauh ini, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara sedang berjalan dan akan ada beberapa gedung bangunan yang akan siap dipakai, sudah jadi. 

Nanti saat gedung-gedung tersebut telah selesai tentu saja butuh yang namanya perawatan agar gedung tetap terjaga baik dan berkondisi cantik. 

“Selama ini anggaran pembangunan itu ada di PUPR. Ketika nanti diserahkan kepada OIKN, kapasitas OIKN mengelola gedung ditingkatkan, baik SDM, kedua juga perlu ada ketersediaan anggaran. Sehingga bangunan yang sudah cantik, yang sudah indah, itu bisa dirawat dengan baik,” kata Raja Juli Antoni. 

Kali ini, OIKN mengajukan anggaran ke DPR RI angkanya sebesar Rp 29,8 triliun sebagai tambahan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 

Mengenai usulan anggaran di angka Rp29,8 triliun tersebut, Raja Juli Antoni membeberkan, pada 7 Juni 2024, pihaknya mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025.

Kala itu ada pertemuan dengan berbagai pihak, membahas soal anggaran tambahan buat Ibu Kota Nusantara. 

Pihak yang dilibatkan dimaksud seperti:

  • Kementerian Keuangan;
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) 
Baca Juga:   ASN Pindah Tahap Awal di IKN Diberi Tunjangan Khusus, Penempatan Mulai Juli 2024

“Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum terselesaikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total Rp 29,8 triliun,” ujar Raja Juli Antoni. 

Usulan tambahan anggaran yang ajukan ke DPR RI tentu saja untuk kepentingan Ibu Kota Nusantara. Sebab saat aset yang ada di Ibu Kota Nusantara sudah siap pakai maka akan ada pengalihan pengelolaan yang dari Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal diserahkan ke OIKN. 

Biasanya dikelola oleh Kementerian PUPR nanti diserahkan sepenuhnya kep OIKN yang tentu saja butuh anggaran untuk perawatan gedung-gedung dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.  

“Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem yang baik,” kata Raja Juli Antoni. 

Tetapi pastinya, ujar Raja, usulan anggaran sebesar Rp29,8 triliun ini masih berstatus pengajuan yang sifatnya masih bisa diperdebatkan di lingkungan DPR RI. 

OIKN merasa, usulan anggaran tambahan buat Ibu Kota Nusantara masih bisa diperdebatkan dengan pihak-pihak terkait, termasuk satu di antaranya kepada DPR RI. 

“Tadi kami usulkan Rp 29 triliun, apakah diterima atau tidak, atau sebagian digeser ke kementerian lain, itu nanti bahan diskusi. Jadi kebutuhan real ketika ada serah terima BMN maka kita punya tanggung jawab untuk mengelola dengan baik,” ungkap Raja. 

Pihak OIKN dalam kesempatannya juga merincikan kepada Komisi II DPR RI soal usulan tambahan anggaran buat Ibu Kota Nusantara. 

Bila diurai, usulan anggaran tersebut rencananya akan dipakai untuk 3 alasan, yakni sebagai berikut: 

  • Pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN;
  • Pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan seterusnya;
  • Penyediaan teknologi kota pintar. (*)
Baca Juga:   Presiden Dua Kali Tinjau Persemaian Mentawir, Gubernur Kaltim: Tanda IKN tak Rusak Lingkungan