TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Proses Pilkada Balikpapan 2024, akan memasuki debat kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan.
Debat kandidat pertama akan dilangsungkan pada Oktober ini.
Demikian dibeberkan oleh Komisioner KPU Kota Balikpapan, Suhardy yang dikutip oleh Titiknol.id pada Kamis (17/10/2024).
Dia menjelaskan, kegiatan debat tersebut telah dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 Oktober 2024, bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, mulai pukul 20.00 Wita.
Dalam kegiatan debat tersebut nantinya akan mempertemukan tiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, yakni:
- Pasangan Rahmad Mas’ud – Bagus Susetyo;
- Pasangan Rendi Susiswo Ismail – Edi Sunardi Darmawan;
- dan pasangan Muhammad Sa’bani – drg Syukri Wahid.
Persiapan pelaksanaan debat ini sudah dimatangkan oleh KPU Balikpapan.
Dan pastinya akan disiarkan secara nasional melalui Kompas TV, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyaksikan visi dan misi para calon melalui layar kaca.
“Kita sudah menyiapkan tim perumus, tim panelis, dan segala bentuk teknis lainnya agar debat ini berjalan lancar,” ujar Suhardy.
Rakor (rapat koordinasi) ini juga menjadi kesempatan bagi KPU untuk menyampaikan kepada publik dan para pasangan calon bahwa ada beberapa informasi penting yang harus mereka berikan kepada kami untuk persiapan debat.
Untuk mendukung kelancaran debat, KPU telah menetapkan bahwa setiap paslon hanya diperbolehkan membawa 50 orang pendukung ke dalam ruang debat.
Awalnya, KPU sempat mengusulkan 100 orang per paslon, namun setelah berdiskusi dengan pihak Kompas TV, jumlah tersebut dianggap kurang kondusif karena total peserta akan mencapai 300 orang di dalam satu ruangan.
Demi menjaga kenyamanan dan keamanan, angka tersebut akhirnya dibatasi menjadi 50 orang per paslon.
Debat pertama pada 23 Oktober ini akan difokuskan pada peran calon wali kota, dengan wakil wali kota berperan sebagai pendukung.
“Debat pertama ini lebih dominan untuk wali kota. Wakil wali kota hanya menguatkan, itupun jika wali kotanya ingin memberi kesempatan. Kalau tidak, itu kebijakan wali kota itu sendiri,” tutur Suhardy. (*)
