TITIKNOL.ID, PENAJAM – Terkendala proses perizinan, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepaku kerap menghadapi hambatan.
Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) baru yang menjanjikan kemegahan pembangunan ternyata menyisakan berbagai permasalahan, termasuk kebutuhan masyarakat sekitar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, mengungkapkan bahwa perizinan untuk pembangunan fisik, terutama jalan usaha tani di Sepaku, sering terhambat karena harus melalui otorita IKN. Hal ini membuat beberapa proyek penting untuk masyarakat lokal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Keberadaan IKN memang membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah perizinan pembangunan fisik, terutama jalan usaha tani. Proses perizinan dari otorita menjadi kendala tersendiri,” ujar Sariman, Senin (18/11/2024).
Ia menyayangkan proyek yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) kerap tertunda karena otorita lebih berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Padahal, kondisi jalan usaha tani di Sepaku sudah memprihatinkan dengan kerusakan di berbagai titik.
“Otorita berfokus pada KIPP dengan anggaran besar. Namun, kebutuhan masyarakat seperti jalan usaha tani kurang mendapatkan perhatian. Jalan yang ada saat ini rusak parah, tanpa pengerasan dan minim perawatan,” tambahnya.
Sariman pun mengusulkan solusi lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan usaha tani di Sepaku dapat diarahkan melalui skema swakelola yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kecamatan.
“Melalui swakelola, Dinas PU dapat membeli material, melakukan pengerjaan, hingga perawatan jalan tanpa bergantung pada kontraktor besar. Ini lebih efisien dan cepat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun fasilitas pendukung seperti kanalisasi air dan gorong-gorong agar jalan tidak mudah rusak.
Sariman mendorong pemerintah untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.
“Gorong-gorong bisa dibuat oleh tenaga lokal yang diberdayakan. Material juga bisa diatur lebih hemat. Tidak semua proyek harus dikontrakkan, kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti rigid beton atau pengaspalan,” imbuhnya.
Sariman berharap skema swakelola dapat menjadi solusi efektif, tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menghemat anggaran.
“Manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama petani yang sangat membutuhkan akses jalan yang memadai,” pungkasnya. (*/TN01)
