TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini menggelar rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama terkait kebijakan anggaran untuk Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD, Selasa (26/11/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar mengatakan, usai paripurna ini pihaknya segera melakukan pemberkasan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.
“Kami akan melakukan pemberkasan dari rapat kerja dalam masa 3 hari untuk menyampaikan kepada pemerintah Provinsi agar segera dilakukan evaluasi terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025,” ujarnya.
Nilai APBD murni Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,5 triliun lebih.
Angka tersebut disepakati melalui terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Badan Keuangan dimana sebelumnya terdapat koreksi negatif terhadap kapasitas fiskal yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menerima surat terbaru yang berisi koreksi pemerintah pusat, untuk menuntaskan tindak lanjutnya, kami akan menyesuaikan pendapatan dan rencana belanja pokok,” katanya.
Tohar mengatakan programnya masih sama fokusnya pada rumah tangga rutin, sesuai mandatory spending seperti infrastruktur minimal 40 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 14 persen.
Sebelum memasuki Januari 2025, Tohar berharap seluruh perangkat pelaksana sudah siap memulai proses realisasi programnya.
“Harapan saya sebagaimana masing-masing fraksi DPRD dan juga Pj Bupati, bahwa pimpinan SKPD yang mendrive urusan dapat menjabarkan kegiatan yang berkesesuaian dengan uraian tugas pokok dan fungsi kelembagaannya untuk menyegerakan tindak lanjutnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Tohar menekankan pentingnya pencermatan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD dalam rangka konsolidasi program prioritas.
“Ini diperlukan untuk menentukan prioritas kegiatan yang harus dijalankan diawal tahun, sambil mengidentifikasi pengorganisasian sumber daya aparatur guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, diperlukan kesiapan dan koordinasi yang baik antar semua pihak.
Menurut Tohar, hal ini yang kemudian akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan anggaran dan program pembangunan di masa mendatang.(*/TN01)
