TITIKNOL.ID – Pemerintah memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meskipun anggaran sebesar Rp 14 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 diblokir.
Dana pembangunan IKN akan dialihkan melalui skema pendanaan baru yang dikelola langsung oleh Otorita IKN.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan hingga Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Dana tersebut akan langsung dicairkan ke Otorita IKN agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
“Dalam rapat terbatas terakhir, Presiden menyetujui kelanjutan anggaran untuk kawasan IKN, khususnya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada periode 2025-2029,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
AHY juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Otorita IKN sedang mengupayakan percepatan pencairan dana tersebut agar tidak menghambat progres pembangunan.
“Kami akan merampingkan dan duduk bersama agar pencairan ini bisa segera dilakukan. Harapannya, dalam 1-3 tahun ke depan, pembangunan akan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa anggaran yang diblokir digunakan untuk pelunasan dan pembayaran uang muka proyek Multi Years Contract (MYC) maupun Single Year Contract (SYC).
Namun, proyek yang telah menerima pembayaran pada tahun 2024 tetap bisa dilanjutkan.
“Beberapa proyek yang uang mukanya sudah dibayar tahun lalu masih bisa berjalan. Dalam skema MYC, pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres proyek yang dikerjakan,” jelas Diana.
Dengan skema pendanaan baru ini, pemerintah optimistis pembangunan IKN tidak akan terganggu.
Fokus utama dalam waktu dekat adalah penyelesaian infrastruktur inti serta kawasan pemerintahan yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2028. (*/)
