TITIKNOL.ID, UJOH BILANG – Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah-daerah di Indonesia, termasuk satu di antaranya Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
Menindaklanjuti hal ini, Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) memberikan pernyataan, pergeseran anggaran Presiden Prabowo bukan berarti anggaran untuk kebutuhan dasar di Mahakam Ulu akan hilang begitu saja.
Ini ditegaskan oleh Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso yang dikutip Titiknol.id pada Rabu (5/3/2025).
Pemkab Mahulu menegaskan bahwa meskipun ada pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, program-program wajib dasar untuk masyarakat Mahakam Ulu tetap harus menjadi prioritas.
“Buktinya kan ada pergeseran, seperti dengan pagu baru yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” bebernya.
Menurutnya, kebijakan pergeseran anggaran merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan Mahakam Ulu.
Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tetap harus berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.
“Begitu caranya,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa meskipun ada perubahan dalam pagu anggaran, pemerintah daerah harus tetap fokus menjalankan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tapi ya itu, dengan pagu baru itu tetap harus fokus kepada program kegiatan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa program pelayanan dasar tidak boleh diabaikan, karena berkaitan dengan hak-hak fundamental masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Jangan diabaikan karena itu hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran di daerah, menurutnya, antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar.
5 Pelayanan Dasar
Dirinya singgung ada 5 hal yang akan tetap diperhatikan Pemkab Mahulu, seperti di antaranya:
- Akses air bersih bagi warga;
- Pelayanan sosial;
- Memperhatikan difabel;
- Melindungi orang-orang terlantar
“Misalnya pemenuhan air bersih, kemudian pelayanan sosial untuk kelompok-kelompok rentan, difabel, kemudian terlantar,” paparnya.
Selain itu, perencanaan anggaran juga harus tetap mempertimbangkan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
“Kemudian pemukiman untuk korban bencana alam,” katanya.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada kegiatan rasionalisasi anggaran, program-program pelayanan dasar harus tetap dijaga dan diutamakan oleh pemerintah daerah.
“Itu kan pelayanan-pelayanan dasar yang mesti harus kita sediakan untuk masyarakat, nah itu harus dipilih,” katanya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan utama masyarakat.
“Walaupun ada kegiatan rasionalisasi, tapi yang menjadi kegiatan wajib dasar tetap harus kita pertahankan untuk tetap kita laksanakan,” katanya. (*)
