TITIKNOL.ID – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus menuai pro dan kontra.
Salah satu wacana yang muncul adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota kedua, bukan pusat pemerintahan utama.
Usulan ini disampaikan oleh anggota DPR Bambang Haryo yang menilai bahwa faktor keamanan dan potensi industri di wilayah tersebut harus dipertimbangkan secara matang.
Bambang menyoroti kerentanan IKN terhadap ancaman eksternal dibandingkan Jakarta.
Jika ibu kota dipindahkan sepenuhnya ke Kalimantan Timur, posisinya lebih terbuka tanpa perlindungan alami seperti gugusan pulau di sekitar Jakarta.
Selain itu, kondisi lahan berbasis batu bara juga meningkatkan risiko kebakaran yang berpotensi mengancam stabilitas negara.
“Ibarat bermain catur, kita meletakkan Raja di depan, bukan pion. Padahal, yang harus dilakukan adalah memastikan keamanan pimpinan negara secara maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dengan risiko tinggi tersebut, biaya pengamanan presiden dan pemerintahan akan semakin besar.
Faktor lain yang menjadi perhatian adalah kedekatan IKN dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Selain itu, potensi bencana alam seperti banjir menambah tantangan bagi keberlangsungan ibu kota baru ini.
Sebagai solusi, Bambang mengusulkan agar IKN tetap menjadi ibu kota kedua, tetapi lebih difokuskan sebagai pusat industri besar yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional.
Menurutnya, posisi IKN yang berada di jalur internasional ALKI 2 dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri yang mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan lokasi strategis di antara Asia Timur dan Australia, IKN bisa menjadi magnet bagi relokasi industri dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini akan menghemat biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri nasional,” tambahnya.
Selain manfaat ekonomi, penggunaan alur sungai sebagai jalur transportasi juga dinilai lebih efisien dibanding membangun banyak jalan raya.
Hal ini bisa mengurangi biaya infrastruktur serta memanfaatkan kondisi geografis Kalimantan yang kaya akan sungai.
Pemindahan pusat industri ke Kalimantan Timur juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat Kalimantan untuk mencari pekerjaan di Pulau Jawa.
“Jika ada 100 industri besar yang berdiri, setidaknya bisa membuka 100.000 lapangan kerja baru,” katanya.
Bambang Haryo berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan pemindahan ibu kota.
Menurutnya, menjadikan IKN sebagai pusat industri akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga stabilitas nasional. (*)
