TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah daerah sangat layak melakukan penarikan retribusi sebagai potensi besar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kawasan wisata pantai yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Jamaluddin mengungkapkan daerah tak bisa terus menerus mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH).
Maka itu, lanjut Jamaluddin sumbangan dari pungutan retribusi akan dapat meningkatkan PAD secara signifikan.
“Seperti wilayah pantai Sipakario Nipah-nipah, saya tidak tahu persis apakah memungkinkan dilakukan pungutan karena disitu sudah ada beberapa bantuan pemerintah masuk,” kata Jamaluddin, Kamis (20/3/2025).
Meski demikian, jalan masuk kawasan pantai tersebut memang masih kepunyaan masyarakat.
“Sementara pantai Tanjung itu, murni punya masyarakat,” ujarnya.
Berbicara soal retribusi, ia menyampaikan pemerintah memiliki hak untuk melakukan itu. Sebagai imbalan dengan menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat seperti kesehatan, kebersihan, dan izin usaha.
“Sebagai contoh, pengalaman kami di tahun 1996 itu pernah mengadakan yang namanya pesta pantai. Kami panitia ini sempat menyetor retribusi yang capainnya Rp6 juta lebih,” papar Jamaluddin.
Ia menerangkan, hasil tersebut dari retribusi pengunjung yang masuk menggunakan karcis porporasi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Bisa dibayangkan itu masih tahun 1996 capaiannya besar. Artinya kalau itu dilakukan sekarang ini, bisa berpuluh kali lipat pemasukan daerah meningkat,” ujarnya.
Menurutnya yang perlu dilakukan adalah keseriusan pemerintah daerah untuk mengomunikasikan hal ini dengan masyarakat setempat.
“Mungkin dari banyaknya transisi kepemimpinan bisa saja mempengaruhi. Tetapi mudahan kepala daerah terbaru dan jajarannya punya fokus kesana, sehingga kita lebih mandiri dengan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata daripada hanya mengandalkan DBH,” jelasnya.(Advertorial/TN01)
