TITIKNOL.ID, PENAJAM – Program air bersih gratis yang menjadi salah satu janji unggulan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait kejelasan konsep dan implementasinya di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD PPU, Rusbani, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum melihat secara utuh rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk apakah program air gratis ini tercantum secara detail di dalamnya.
“Kita belum melihat secara utuh RPJMD-nya. Apakah air bersih gratis ini akan dimasukkan secara menyeluruh atau hanya sebagian,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa istilah ‘gratis’ memiliki banyak penafsiran yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Bisa saja yang dimaksud gratis itu hanya pembebasan biaya untuk rumah ibadah, sambungan rumah (SR) baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau mungkin pembatasan konsumsi air dengan volume tertentu,” jelas Rusbani.
Jika benar-benar digratiskan sepenuhnya tanpa batas, kata Rusbani, hal tersebut akan berdampak besar pada anggaran daerah. Berdasarkan estimasi kasarnya, program ini bisa membutuhkan anggaran hingga Rp43 miliar per tahun.
“Kalau semua iuran digratiskan, tentu akan menjadi beban yang cukup berat bagi keuangan daerah,” tambahnya.
Ia membandingkan program ini dengan kebijakan kuliah gratis yang diterapkan pemerintah provinsi, yang tetap disertai syarat seperti batasan usia dan domisili.
“Begitu juga dengan air gratis. Harus ada batasan atau kriteria penerima manfaatnya. Jangan sampai salah kaprah,” tegasnya.
Selain itu, Rusbani juga menyoroti potensi negatif jika program ini diterapkan tanpa regulasi ketat, yakni meningkatnya konsumsi air secara berlebihan yang justru bisa memicu pemborosan.
“Kalau benar-benar gratis tanpa batas, bisa membuat masyarakat menjadi tidak bijak dalam menggunakan air. Ini justru tidak mendidik,” pungkasnya. (Advertorial/TN01)
