TITIKNOL.ID – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut.
Selain rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah juga berkomitmen menyediakan hunian bagi masyarakat umum.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur hunian yang akan digunakan dalam waktu dekat.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki menyambut baik inisiatif Kementerian PKP yang tidak hanya fokus membangun hunian untuk ASN dan aparat keamanan, tetapi juga untuk warga sipil dari berbagai lapisan masyarakat.
“Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN dan Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).
Ia menilai langkah tersebut sangat penting dalam membentuk karakter IKN sebagai kota baru yang inklusif dan tidak elitis.
Kehadiran hunian bagi masyarakat umum menjadi simbol keterbukaan dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hunian di IKN harus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut, hunian tidak boleh hanya menyasar kalangan elit negara, namun juga rakyat kecil.
“Arahan Presiden jelas, harus ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah ingin mewujudkan IKN sebagai kota berkeadilan sosial, yang menjamin hak dasar seluruh warga untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Ara juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan inovasi dalam membangun kawasan permukiman, termasuk memperhatikan aspek keberlanjutan, kenyamanan, dan aksesibilitas.
“Ini adalah bagian dari upaya menjadikan IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)
