TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ratusan warga dari berbagai desa dan kelurahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD PPU pada Senin (19/5/2025).
Mereka menuntut pemerintah mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Belantara Subur yang dinilai merugikan masyarakat lokal.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sotek-Riko ini datang dari Kelurahan Sotek, Sepan, Riko, dan Desa Bukit Subur.
Mereka menyuarakan keresahan atas ancaman penggusuran lahan yang telah mereka garap selama bertahun-tahun sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
”Kami hidup dari tanah ini. Tapi sekarang, mata pencaharian kami terancam karena perusahaan mengklaim kembali lahan yang selama ini kami kelola,” teriak salah satu orator dalam aksi.
PT Belantara Subur diketahui telah mengantongi izin HGU sejak 1996, yang berakhir pada 2019. Setelah itu, warga mulai memanfaatkan lahan eks-HGU seluas sekitar 8.000 hektare untuk bertani dan berkebun.
Namun, rencana perpanjangan izin tanpa sosialisasi kepada warga memicu gelombang protes.
Salah satu tokoh aksi, Maha Sakti, menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menunjukkan kontribusi nyata kepada masyarakat.
”Bantuan CSR tidak ada, tenaga kerja lokal tidak diserap, bahkan sosialisasi perpanjangan HGU pun tidak dilakukan. Ini bentuk kelalaian perusahaan dan lemahnya pengawasan pemerintah,” tegasnya.
Warga mempertanyakan apakah tanah yang telah mereka kelola selama puluhan tahun tidak pernah diakui negara.
Mereka menuntut agar DPRD mendorong pemerintah segera melakukan pembebasan lahan untuk menjamin kelangsungan hidup petani lokal.
”Kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin tanah yang selama ini kami garap tidak dirampas begitu saja,” ujar warga lainnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Belantara Subur maupun DPRD PPU. (TN01)
Ratusan Warga Geruduk DPRD PPU, Tuntut Pencabutan HGU PT Belantara Subur
