TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan tidak akan menoleransi praktik parkir liar, terutama di kawasan Pasar Nenang yang merupakan wilayah pengelolaan resmi Dishub.
Kepala Dishub PPU, Alimuddin, mengatakan bahwa prosedur pembayaran retribusi parkir hanya dilakukan satu kali setiap kali pengunjung masuk ke pasar.
Biaya parkir yang ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp4.000 untuk kendaraan roda empat.
”Setiap masuk pasar memang seharusnya bayar. Tapi cukup sekali. Parkir motor Rp2.000, mobil Rp4.000, dan tidak boleh ada pungutan kedua,” ujar Alimuddin, Selasa (3/6/2025).
Namun demikian, keluhan warga yang mengaku ditarik dua kali saat berada di Pasar Nenang disebut karena ulah oknum juru parkir liar yang tidak terdaftar dalam sistem pengelolaan resmi Dishub.
”Kalau diminta bayar di depan, kemudian di belakang dimintai lagi, warga jangan mau. Karena petugas resmi kami hanya berjaga di depan,” tegasnya.
Alimuddin menjelaskan bahwa Dishub memiliki hak untuk menarik retribusi karena menyediakan lahan dan fasilitas parkir yang digunakan masyarakat secara umum.
Namun, parkir liar dianggap merugikan pengunjung dan mengganggu ketertiban.
Ia menyebutkan pengecualian pembayaran berlaku bagi tukang ojek dan pedagang pasar, yang nantinya akan diarahkan menggunakan sistem berlangganan. Meski begitu, skema tersebut masih dalam tahap perumusan.
Dishub PPU juga rutin melakukan sosialisasi kepada pengunjung pasar agar tidak membayar retribusi ganda dan hanya kepada petugas resmi yang telah ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk menekan aksi juru parkir liar.
“Kami tidak beri ruang untuk parkir liar. Kalau ada juru parkir yang menolak diatur dan memilih freelance, kami arahkan untuk mencari pekerjaan lain. Wilayah Pasar Nenang sepenuhnya dalam pengawasan kami,” tegas Alimuddin. (Advertorial/TN01)
