TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) mengutarakan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2025.
Menurut perencanaan, Popda 2025 akak digelar pada Oktober mendatang.
Namun, ditengah minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dinilai bisa berdampak langsung terhadap kualitas acara dan citra daerah sebagai tuan rumah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, bahwa anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya sebesar Rp3 miliar, sementara kebutuhan riil untuk pelaksanaan 20 cabang olahraga jauh lebih besar.
Pemerintah Kabupaten PPU sendiri telah menganggarkan Rp7 miliar dari APBD, namun masih dianggap belum mencukupi.
“Kegiatan Popda di PPU nantinya itu tidak main-main. Artinya kegiatan sebelumnya berjalan mulus dan bagus. Kalau kemudian di tempat kita tidak mulus karena kendala, satu hari saja dari berhari-hari pelaksanaan, itu mencoreng citra daerah,” ungkap Andi Singkerru, Senin (9/6/2025).
Dukungan dari Pemprov yang nilainya kecil, sementara daerah harus menanggung sisanya yang lebih besar, menurut Andi menjadi beban tersendiri bagi daerah.
Ia menilai, jika Popda digelar dengan fasilitas dan layanan yang minim, hal itu akan meninggalkan kesan buruk bagi para atlet dan official yang datang dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
“Kalau pelaksanaannya tidak maksimal, peserta akan pulang dengan kesan yang tidak bagus. Nama daerah kita yang tercoreng. Padahal ini agenda milik provinsi, tapi bahkan mereka alokasikan hanya Rp3 milyar, sedangkan daerah Rp7 milyar,” tegasnya.
Menurut Andi, Popda adalah even olahraga berskala besar yang membutuhkan dukungan anggaran proporsional dari pemerintah provinsi.
Ia menyebut idealnya dukungan dari provinsi berada di angka Rp10 hingga Rp15 miliar, agar semua aspek pelaksanaan berjalan sesuai standar.
Disdikpora pun sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan daerah. Sebagai respons, Bupati PPU meminta agar Disdikpora segera bersurat ke Pemerintah Provinsi untuk mengajukan penambahan anggaran secara resmi.
“Kita sudah konsultasi dengan Bupati, dan diarahkan untuk menyurati provinsi agar anggaran ditambah. Dengan kondisi saat ini, terus terang kami khawatir,” ungkapnya.
Andi menyatakan, kegagalan dalam satu hari pelaksanaan saja bisa langsung mencoreng reputasi daerah sebagai tuan rumah, apalagi jika berlangsung selama beberapa hari dengan kekurangan di sana-sini.
“Kegiatan ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau terjadi masalah satu hari saja, itu bisa jadi pemberitaan dan bahan evaluasi publik. Makanya kita ingin semua dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.
(Advertorial/TN01)
