TITIKNOL.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam menindaklanjuti polemik lonjakan harga seragam dan atribut sekolah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (21/7/2025), mempertemukan jajaran Komisi IV dengan perwakilan Disdikbud.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa standarisasi harga seragam menjadi solusi krusial dalam jangka pendek.
Langkah ini diambil untuk merespons keresahan orang tua murid akibat tingginya biaya perlengkapan sekolah yang dianggap tidak wajar.
“Langkah standarisasi ini krusial agar koperasi sekolah dapat menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami mendapati beberapa harga yang tidak masuk akal, dan ini harus segera diatur secara proporsional,” ujar Novan.
Novan menambahkan, kebijakan ini muncul setelah Komisi IV melakukan survei harga di pasaran. Hasilnya menunjukkan adanya item-item seragam yang dijual jauh di atas kewajaran.
“Misalnya, seragam atasan, celana, hingga rok panjang memiliki variasi harga tergantung bahan, namun tetap harus ada batas tertinggi yang wajar demi keadilan,” jelasnya.
Polemik seragam sekolah, menurut Novan, bukanlah isu baru. Namun, keluhan masyarakat mengalami peningkatan signifikan tahun ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan dampak inflasi yang menyebabkan harga kebutuhan terus merangkak naik.
“Kondisi ekonomi saat ini memang tidak kondusif. Keluarga dipaksa mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, sementara harga barang kebutuhan dasar terus melonjak. Wajar jika keluhan masyarakat kian banyak,” papar Novan dengan nada prihatin.
Selain seragam, Novan menyoroti adanya biaya-biaya tambahan yang tidak relevan, namun dibebankan kepada siswa.
“Yang paling banyak dikeluhkan justru item-item tambahan yang sebenarnya tidak wajib, seperti biaya tes IQ dan asuransi. Ini juga harus segera dikontrol dan dievaluasi,” tegasnya.
Sebagai langkah progresif, DPRD Samarinda mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mempertimbangkan subsidi untuk seragam tertentu, khususnya seragam batik dan pakaian olahraga. Kedua jenis seragam ini masih diwajibkan di sebagian besar sekolah di Samarinda.
“Kami sangat berharap mulai tahun 2026, ada dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pembelian seragam batik dan olahraga. Tujuannya agar tidak semua beban pembelian dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa,” pungkas Novan, mengakhiri rapat dengar pendapat. (*/red/adv)
