TITIKNOL.ID, SAMARINDA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (25/7/2025).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Massa aksi memulai konvoi dari Taman Samarenda sebagai titik kumpul, lalu bergerak menuju kantor gubernur menggunakan sepeda motor.
Aksi ini berlangsung damai namun tegas, dengan orasi-orasi yang menyuarakan desakan kepada pemerintah agar bersih dari praktik korupsi.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, dalam orasinya menyerukan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa KKN merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi.
“Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bentuk kejahatan terhadap negara dan rakyat. Kita tidak boleh diam,” tegas Faisal saat berorasi di depan gerbang kantor gubernur.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol protes dan membagikan selebaran berisi tuntutan, salah satunya adalah desakan kepada Gubernur Kaltim untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin Kaltim bersih dari praktik fee proyek, dan pemerintahan dijalankan tanpa permainan kotor. Ini aspirasi rakyat yang harus didengar,” tambahnya.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan pengambilan fee dari kegiatan proyek di lingkungan Pemprov Kaltim.
AMAK Kaltim menyebut adanya inisial “BR” sebagai operator lapangan, yang disebut meneruskan aliran dana ke oknum berinisial “H”.
“Ini adalah praktik jahat yang tidak bisa dibiarkan. Kami minta Kejaksaan Tinggi Kaltim segera menyelidiki informasi ini secara serius,” ujar Faisal dalam orasinya.
Sementara itu, orator lain, Rijal, menyoroti dugaan kolaborasi antara pihak perusahaan di sekitar lingkungan pemprov dengan terpidana kasus pajak, Rafael Alun.
Mereka menilai hal tersebut dapat berpotensi merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat daerah.
“Hati-hati jika ada pejabat tinggi daerah bermain dengan terpidana pajak. Ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga pelanggaran hukum yang harus diusut tuntas,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengamanan dari pihak kepolisian.
Massa aksi berjanji akan terus menyuarakan tuntutan hingga mendapatkan respons konkret dari pemerintah. (*/)
