TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya akan dilakukan jika seluruh sarana dan prasarana pemerintahan telah tersedia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota masih menunggu kesiapan fasilitas penunjang, khususnya untuk mendukung jalannya pemerintahan di IKN.
“Sarana dan prasarana yang lengkap menjadi syarat utama agar Keppres bisa diteken Presiden Prabowo,” ujarnya kepada awak media, Jumat (25/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa saat ini Otorita IKN (OIKN) tengah bekerja keras mempercepat pembangunan sesuai dengan arahan presiden.
Target penyelesaian infrastruktur ditetapkan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Harapan kita dalam tiga tahun semua fasilitas penting bisa selesai dibangun. Termasuk untuk mendukung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” lanjutnya.
Prasetyo menegaskan, sebelum ada keputusan resmi pemindahan ibu kota, seluruh kebutuhan dasar harus terpenuhi agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal di wilayah baru tersebut.
“Ini bukan soal pindah fisik semata. Tapi kesiapan sarana jadi syarat mutlak,” tegasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyetujui alokasi anggaran lanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
Dana ini digunakan untuk pembangunan kompleks pemerintahan dan ekosistem pendukung lainnya.
Sementara itu, OIKN mencatat progres pembangunan terus berjalan.
Per Juni 2025, pembangunan 47 tower hunian ASN dan personel pertahanan telah mencapai 97,46%, sementara hunian vertikal TNI mencapai 27,32%.
Dari sisi investasi, OIKN juga mengklaim dana langsung yang masuk sudah mencapai 86,67%. (*/)
