TITIKNOL.ID, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kantor Bupati PPU, Senin (4/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mudyat juga menyerahkan 41 Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab PPU.
KKPD merupakan terobosan pemerintah pusat untuk mendukung efektivitas belanja daerah dengan sistem transaksi non-tunai.
Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran elektronik yang mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Bupati Mudyat menegaskan bahwa penggunaan KKPD sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola keuangan daerah.
Ia menyebut langkah ini merupakan implementasi regulasi dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bank Indonesia.
“Penggunaan KKPD adalah langkah strategis menuju sistem keuangan yang lebih tertib dan modern,” ujar Mudyat dalam sambutannya.
Mudyat Noor berharap seluruh pengguna anggaran dapat memanfaatkan fasilitas ini secara profesional dan bertanggung jawab.
Bupati juga mengapresiasi peran Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara dalam penyediaan layanan KKPD. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan menjadi kunci sukses dalam mendorong transformasi digital.
Sementara itu, Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa 41 unit KKPD diserahkan kepada perwakilan dari 35 SKPD serta beberapa unit kerja lainnya di lingkup Sekretariat Daerah. Ia menambahkan, tahun sebelumnya KKPD baru digunakan oleh lima unit.
“Tahun ini cakupannya kita perluas agar sistem belanja pemerintah semakin efisien,” jelas Muhajir.
Untuk mendukung pemahaman teknis, sosialisasi lanjutan akan dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa (5/8/2025).
Dalam pengembangannya, transaksi belanja pemerintah daerah akan terintegrasi dengan platform digital seperti Gojek dan Tokopedia, serta sistem kendaraan operasional yang mendukung digitalisasi pembelanjaan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, para Asisten Daerah, serta sejumlah Kepala SKPD. Pemkab PPU berharap KKPD menjadi tonggak penting dalam membangun sistem keuangan daerah yang akuntabel dan modern. (Advertorial/Humas6)
Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, Bupati PPU Serahkan 41 Kartu Kredit Pemerintah
