TITIKNOL.ID — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menepis isu yang beredar terkait usulan moratorium pembangunan IKN.
Ia memastikan proyek pembangunan IKN tetap berjalan dan menjadi prioritas nasional.
Basuki menyebut, tidak ada perintah penghentian pembangunan dari pemerintah pusat.
Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan arahan agar pembangunan dipercepat, termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur utama.
“Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa dirinya telah menerima instruksi langsung dari Presiden untuk membangun kompleks legislatif dan yudikatif, dengan target penyelesaian pada tahun 2028 mendatang.
Selain pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN kini juga tengah memfokuskan pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Jalan ini dibangun guna menunjang kegiatan investasi swasta yang telah mulai masuk ke wilayah tersebut.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menambahkan bahwa saat ini telah ada sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) yang mulai bekerja di IKN.
Rencana selanjutnya, Kementerian PAN-RB akan merelokasi 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga dalam tahap awal pemindahan.
Tak hanya ASN, sekitar 5.000 pekerja konstruksi telah dilibatkan dalam proses pembangunan IKN.
Jumlah ini bahkan diperkirakan akan melonjak hingga 25.000 orang seiring dimulainya aktivitas baru di kawasan IKN.
“Selain pekerja, ada pula ribuan turis lokal yang datang setiap hari, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah,” ungkap Bimo.
Menurutnya, kondisi ini menjadi daya tarik bagi para investor yang mempertanyakan target pasar IKN.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menekankan pentingnya elemen pendukung seperti fasilitas olahraga, pusat keramaian, dan gaya hidup modern.
Hal ini diperlukan agar IKN tidak sekadar menjadi pusat pemerintahan, tapi juga kawasan yang nyaman untuk ditinggali.
Wacana moratorium IKN disampaikan Partai Nasdem. Mereka sebenarnya mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan aturan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Jika hal itu tak bisa dilakukan, Nasdem mengusulkan moratorium pembangunan IKN. Usulan itu pun bergulir di DPR.
”Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7). (*/)
