TITIKNOL.ID, JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Meski Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak lagi menangani pembangunan mulai tahun depan, tongkat estafet kini resmi berpindah ke Otorita IKN (OIKN).
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pihaknya saat ini hanya fokus menyelesaikan proyek-proyek yang telah dikontrak dalam skema tahun jamak multiyears contract sejak tahun 2022.
Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 2026.
“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tuntas tahun ini. Tapi yang jelas paling lambat 2026,” ujar Diana, Senin (25/8/2025) di Jakarta.
Sejak awal, Kementerian PUPR berperan penting dalam peletakan fondasi infrastruktur dasar IKN, termasuk pembangunan jalan tol, sistem air bersih, dan gedung-gedung pemerintahan. Saat itu, Otorita IKN masih dalam tahap pembentukan.
Kini, Otorita IKN telah berdiri kuat di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, yang sebelumnya menjabat Menteri PUPR di era Presiden Jokowi.
OIKN kini memiliki struktur lengkap, didukung ASN yang telah mulai berkantor di kawasan inti ibu kota baru.
Perpindahan wewenang dari Kementerian PUPR ke OIKN menjadi bagian dari konsolidasi jangka panjang pembangunan IKN Nusantara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan dukungan penuh, termasuk alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Dalam rapat kabinet bersama Basuki pada 21 Januari 2025 lalu, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur dan tengah Indonesia.
Sementara itu, anggaran senilai Rp14 triliun telah disiapkan guna menyelesaikan sisa proyek-proyek PUPR di IKN Nusantara.
Salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang masih dalam tahap akhir.
“Kami hanya tinggal menyelesaikan sebagian kecil pekerjaan yang tersisa. Tidak banyak, dan anggaran mencukupi,” kata Diana.
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo.
Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak berhenti, hanya bergeser pengelolaannya.
“Kalau tidak dilanjutkan, tentu akan sia-sia. IKN adalah proyek strategis nasional yang punya dampak besar bagi masa depan pemerintahan dan pemerataan ekonomi nasional,” ujar Dody di Jakarta Timur, Minggu 29 Juni 2025.
Dengan alih kelola kepada OIKN, pembangunan IKN Nusantara tetap berada di jalur yang sama, mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan mendorong pertumbuhan Indonesia dari tengah. (*)
