TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun untuk tahun 2026.
Tambahan dana ini diajukan guna menutup gap dari kebutuhan total Rp21,18 triliun yang diprioritaskan bagi pembangunan tahap kedua IKN.
Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan alokasi sementara dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026 hanya Rp6,2 triliun.
Kekurangan itu kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas agar pelaksanaan proyek strategis tidak terhambat.
“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk memastikan kelanjutan pembangunan gedung legislatif, yudikatif, hunian ASN, TNI-Polri, serta infrastruktur pendukung kawasan inti pemerintahan,” ujar Bimo dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Bimo merinci empat program utama yang membutuhkan tambahan anggaran. Pertama, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebesar Rp4,73 triliun.
Kedua, hunian tapak dan vertikal untuk ASN, TNI-Polri, serta lembaga negara senilai Rp4,42 triliun.
Ketiga, pengembangan aksesibilitas dan utilitas kawasan mencapai Rp5,17 triliun. Keempat, penataan kawasan inti pusat pemerintahan sekitar Rp600 miliar.
Di luar itu, OIKN juga mendapat alokasi Rp3,37 triliun untuk program prioritas nasional, termasuk pembangunan kompleks perkantoran dan penataan kawasan Sepaku.
Bimo menegaskan, sekitar 90 persen dari total alokasi diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
Sementara distribusi anggaran dibagi ke berbagai kedeputian, seperti Sekretariat OIKN Rp634 miliar, Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan Rp320 miliar, dan Kedeputian Sarpras Rp5,2 triliun.
Ia juga melaporkan progres pembangunan tahap pertama yang dimulai sejak 2025.
Sejumlah proyek strategis telah rampung, termasuk 36 tower hunian pekerja, rumah jabatan menteri, infrastruktur jalan, hingga kantor Kemenko.
Saat ini, OIKN menyiapkan pelelangan gedung legislatif dan yudikatif dengan kontrak multiyears hingga 2028.
Selain dukungan APBN, OIKN juga menggandeng sektor swasta. Investasi melalui skema KPBU mencapai Rp148,54 triliun dari 11 pemrakarsa, sementara investasi langsung tercatat Rp65,73 triliun.
Menurut Bimo, hal ini menunjukkan kepercayaan swasta terhadap keberlanjutan pembangunan IKN.
Dengan dukungan anggaran pemerintah dan partisipasi swasta, OIKN menargetkan Nusantara dapat berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga soal menciptakan ekosistem dan masyarakat yang siap menyambut ibu kota baru,” tutup Bimo. (*/)
OIKN Ajukan Tambahan Rp14,92 Triliun, Targetkan Tahap Dua Pembangunan IKN Tuntas 2028
