TITIKNOL.ID, MALINAU – Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Malinau, Minggu (26/10/2025), menjadi panggung strategis bagi Bupati Wempi W Mawa untuk memaparkan capaian serta arah baru pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam pidato perayaan HUT ke-26 Kabupaten Malinau, Wempi W Mawa menekankan bahwa momentum ini harus dijadikan refleksi untuk memperkuat pondasi kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Bupati Malinau, Wempi W Mawa mengklaim, di tengah perlambatan sektor tambang batubara yang selama ini menjadi andalan, ekonomi Malinau justru menunjukkan ketahanan yang solid.
Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan ekonomi non-batubara yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,73 persen.
Capaian impresif ini ditopang oleh kinerja sektor pertanian, konstruksi, jasa keuangan, serta akomodasi dan makanan-minuman.
Wempi menilai tren ini sebagai sinyal kuat bahwa upaya diversifikasi ekonomi mulai berjalan efektif.
“Sektor-sektor produktif non-batubara adalah tumpuan masa depan. Kita tidak boleh terus bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui,” tegasnya.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator sosial Malinau juga menunjukkan perbaikan signifikan:
Angka Kemiskinan Turun Drastis: Berhasil ditekan dari 6,94 persen (2024) menjadi 5,54 persen (2025).
Penurunan ini tak lepas dari intervensi sosial pemerintah, seperti operasi pasar murah, bantuan rumah tidak layak huni, hingga program beasiswa pendidikan melalui Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana Unggul.
Pengangguran Menipis: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,14 persen menjadi 3,10 persen dalam kurun tiga tahun terakhir.
Tren positif ini dikaitkan dengan program pelatihan kerja dan dukungan terhadap wirausaha muda melalui inisiatif Milenial Mandiri.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat:
Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 0,49 persen, mencerminkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia mulai bergerak ke arah yang lebih merata,” ujar Wempi.
Ketimpangan Rendah: Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan tercatat stabil pada angka 0,283 (kategori rendah), menandakan bahwa isu pemerataan ekonomi menjadi perhatian serius dalam kebijakan daerah.
Di bidang tata kelola, Malinau menunjukkan kinerja cemerlang. Pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.
Selain itu, Pemkab juga meraih predikat “Baik” untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan “BB” atau “Sangat Baik” untuk akuntabilitas kinerja.
Lima Pilar Utama Menuju Malinau Mandiri (2025–2029)
Wempi menegaskan bahwa capaian ini adalah pijakan menuju fase pembangunan baru, seiring Malinau akan memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kesinambungan arah pembangunan menjadi kunci. Kita ingin menjaga konsistensi agar visi Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera tetap terarah,” katanya.
Fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan akan mencakup lima sektor utama:
Peningkatan SDM: Pemerataan pendidikan dan akses kesehatan.
Penguatan Ekonomi Lokal: Memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk hilirisasi produk daerah melalui program unggulan Pertanian Sehat (Pesat).
Pembangunan Infrastruktur:
Pembangunan infrastruktur dasar berbasis kewilayahan, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan akses internet, khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan.
Pengelolaan Lingkungan:
Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
Tata Kelola Modern:
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien melalui sistem Smart Government (Saget), yang baru diluncurkan pertengahan Oktober lalu.
Program ini bertujuan mendigitalisasi pelayanan publik untuk memangkas birokrasi dan memperluas akses layanan masyarakat.
Meski optimistis, Bupati menyadari tantangan Malinau masih besar, termasuk ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Di akhir pidatonya, Pemkab Malinau mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, DPRD, dan warga untuk menjaga sinergi agar semangat pembangunan tidak berhenti hanya pada seremoni HUT.
“Dirgahayu Kabupaten Malinau ke-26. Mari kita lanjutkan kerja bersama menuju Malinau yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan,” tutupnya. (*)
