TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa komitmen investasi itu mencakup pembangunan berbagai infrastruktur penting seperti jalan, multi-utility tunnel, hingga hunian di kawasan inti Ibu Kota Nusantara.
Basuki menegaskan, pembangunan IKN kini telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.
Menurutnya, semangat, komitmen, dan arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN untuk melangkah lebih mantap.
“Kita berada di titik tanpa balik (point of no return). Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah kini diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai arahan Presiden,” tegas Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Namun, pembangunan ini tidak hanya bergantung pada dana APBN, melainkan juga didorong melalui investasi domestik maupun internasional.
Menurut Basuki, meningkatnya kepercayaan investor terhadap proyek IKN menjadi indikator stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh.
Hal itu sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat IKN dan wilayah sekitarnya.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tetapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen politik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menegaskan arah pembangunan nasional termasuk percepatan IKN.
Selain itu, Prabowo juga menetapkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Regulasi yang diteken pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai. (*/)
Investasi Rp 225 Triliun Siap Masuk IKN, Basuki: Kita di Titik Tanpa Balik
