TITIKNOL.ID, NUNUKAN – Semangat para petani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), untuk meningkatkan produktivitas terganjal masalah klasik nan mendasar, mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Kondisi ini kian memberatkan karena petani mengaku kesulitan, bahkan cenderung tidak mendapatkan akses untuk membeli solar bersubsidi yang seharusnya menjadi hak mereka.
Solar merupakan kebutuhan vital untuk mengoperasikan mesin-mesin pertanian. Dengan melonjaknya harga BBM, biaya operasional pun ikut melambung tinggi.
Dilema Harga Selangit dan Prosedur Berbelit
Salah satu petani di Kecamatan Nunukan Selatan, Konding, mengungkapkan langsung dampak buruk situasi ini.
Menurutnya, harga solar yang tinggi berimbas langsung pada tipisnya margin keuntungan.
“Padahal kami petani hanya punya kartu tani. Apa gunanya kartu tani kalau saat mau beli solar masih harus bawa izin yang ribet,” keluh Konding, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, proses pembelian solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sering kali dipersulit, memaksa petani beralih ke solar industri dengan harga yang mencekik, yaitu sekitar Rp12.000 per liter.
Potensi Untung yang Tergerus Biaya
Konding, yang mengelola lahan seluas 3 hektar dengan sistem bagi hasil dan mampu panen hingga tiga kali setahun, biasanya menghasilkan sekitar 20 ton gabah basah per musim panen.
Gabah hasil panennya dijual ke Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram.
“Selisih harga tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang kian meningkat akibat mahalnya bahan bakar,” ujarnya.
Ia membandingkan, jika petani dapat membeli solar bersubsidi seharga Rp6.000 per liter, omzet penjualan mereka tentu bisa meningkat tajam.
“Kalau harga gabah tetap segitu, sementara biaya bahan bakar dan perawatan naik terus, ya makin tipis untungnya,” tambah Konding.
Harapan pada Pemerintah Daerah
Konding mewakili suara banyak petani di Nunukan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera meninjau kembali mekanisme pembelian solar yang ada.
Permintaan utama mereka jelas yakni Kartu Tani harus difungsikan secara maksimal untuk mempermudah akses petani terhadap kebutuhan produksi di lapangan.
Dengan demikian, petani dapat fokus meningkatkan hasil panen tanpa terbebani prosedur birokrasi dan biaya operasional yang tinggi. (*)
