TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, memasuki babak baru yang lebih ambisius.
Setelah sukses fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pemerintah kini resmi menggarap Tahap II dengan fokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Tonggak dimulainya tahap lanjutan ini ditandai dengan penandatanganan enam kontrak baru senilai lebih dari Rp1 triliun oleh Otorita IKN pada Selasa (11/11/2025).
Proyek fisik utama yang langsung dikerjakan adalah pembangunan Jalan Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer.
Jalan ini bukan sembarang akses, melainkan jalur utama yang terdiri dari 10 ruas utama dan 4 jembatan, dirancang sebagai akses vital menuju gedung DPR, DPD, dan MPR.
Pekerjaan ini dipercayakan kepada konsorsium empat perusahaan nasional dan ditargetkan harus rampung pada tahun 2027.
Selain proyek jalan, lima kontrak lainnya ditujukan untuk Manajemen Konstruksi (MK).
Paket MK ini akan mengawal pembangunan gedung-gedung lembaga negara seperti kompleks DPR, DPD, MPR, kawasan yudikatif, serta bangunan-bangunan pendukung penting lainnya.
Sejumlah perusahaan ternama seperti:
- PT Ciriajasa Engineering Consultants;
- PT Jaya Construction Management Manggala Pratama;
- PT Pola Teknik Konsultan;
- dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) terlibat aktif dalam proyek pengawasan ini.
Pemerintahan Berjalan Penuh
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah langkah besar menuju target pembangunan jangka menengah IKN.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Tahun depan akan ada lagi pekerjaan baru. Kita bergerak membangun kawasan legislatif dan yudikatif agar fungsi pemerintahan di IKN bisa berjalan penuh,” ungkap Basuki.
Ia juga menekankan peran kontraktor dan konsultan sebagai pencipta lapangan kerja riil di lapangan, bukan hanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) semata.
“Kalau semua kompak, target bisa tercapai,” tambahnya, menekankan pentingnya kerja sama tim.
Sebelum pekerjaan dimulai, Otorita IKN bersama seluruh penyedia jasa telah menggelar pre-construction meeting untuk menyamakan rencana kerja dan sistem koordinasi, memastikan percepatan pembangunan gedung lembaga negara berjalan mulus agar kawasan pemerintahan bisa beroperasi secara bertahap. (*)
