TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti rendahnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima, meskipun wilayah ini menjadi pintu utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kondisi ini dinilai jauh dari ideal karena tanggungan pembiayaan daerah justru semakin besar di tengah transisi kewenangan menuju Otorita IKN.
Wakil Ketua II DPRD PPU, Syahruddin M Noor, mengungkapkan kemampuan fiskal PPU masih berada di posisi terbawah di Kalimantan Timur.
Padahal, kebutuhan daerah terus meningkat seiring pembangunan dan pergerakan penduduk di Kecamatan Sepaku, lokasi inti IKN.
“APBD kita termasuk yang paling kecil di Kaltim. Saya sampai bertanya ke Pak Bupati, ada apa sebenarnya dengan kita ini?” ujar Syahruddin, Rabu (18/11/2025).
Ia menegaskan, hingga kini Pemkab PPU masih menanggung penuh biaya penyelenggaraan pemerintahan di Sepaku. Padahal secara konsep, wilayah itu nantinya akan beralih menjadi kewenangan Otorita IKN.
“Kecamatan Sepaku masih kita biayai. Pemekaran kewenangannya belum diresmikan, sementara aktivitas pemerintahan tetap berjalan dan itu memakai anggaran daerah,” jelasnya.
Syahruddin menyoroti belum maksimalnya peran Otorita IKN yang seharusnya mulai mengambil alih sebagian kebutuhan dasar, terutama terkait infrastruktur. Kondisi ini membuat belanja PPU tidak berkurang meski status Sepaku akan berubah.
“Termasuk infrastrukturnya, kita masih yang membiayai. Padahal otorita sudah ada,” tambahnya.
Disebutnya, situasi itu menambah beban fiskal PPU, yang seharusnya bisa diarahkan untuk pembangunan lain. Jika ada skema berbagi pembiayaan, kata dia, anggaran daerah dapat digunakan lebih efektif.
“Kalau ada sharing, tentu lebih ringan. Tapi bagaimana mau dibagi kalau kecamatannya saja belum dilepas,” ujarnya.
(TN01/Advertorial)
