TITIKNOL.ID, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakornas tahun ini mengangkat tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, menghadirkan berbagai pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah guna memperkuat arah reformasi ASN secara nasional.
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkonsolidasi mendorong percepatan delapan agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita.
Usai mengikuti sesi arahan, Bupati PPU Mudyat Noor menilai Rakornas menjadi pengingat kuat bagi seluruh pemerintah daerah terkait tuntutan baru yang harus dipenuhi oleh ASN di era transformasi pelayanan publik.
“Arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” tegas Mudyat.
Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik saat ini menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan inovatif agar mampu menghadirkan layanan berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mudyat, transformasi birokrasi tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih progresif agar reformasi ASN benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Daerah harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN berdampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya penguatan manajemen ASN berbasis data, manajemen talenta, dan tata kelola yang adaptif menghadapi tantangan sektor publik.
“Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi,” ujar Zudan dalam arahannya.
Rakornas Kepegawaian 2025 turut dihadiri para gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh nasional.
Sejumlah pejabat pusat hadir memberikan arahan, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial. (*/)
