TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan realisasi penyerapan anggaran hingga 21 November 2025 baru mencapai 55,9 persen dari total pagu efektif sebesar Rp 8,92 triliun, atau sekitar Rp 4,99 triliun.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan rendahnya serapan anggaran di awal tahun dipengaruhi revisi anggaran dan keterlambatan pencairan tambahan anggaran.
Ia menyebut pagu awal sebesar Rp 10,08 triliun kemudian direvisi menjadi Rp 8,92 triliun, sementara usulan tambahan sebesar Rp 4,32 triliun baru disetujui pada September 2025.
“Belanja kami baru mencapai 55,9 persen karena tambahan Rp 4 triliun baru disetujui pada September 2025,” jelas Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).
Basuki menambahkan bahwa dalam waktu dekat OIKN akan menandatangani kontrak pembangunan IKN Tahap II dengan nilai mencapai Rp 3,68 triliun.
Kontrak tersebut mencakup proyek infrastruktur pendukung kawasan yudikatif dan legislatif.
Dengan percepatan ini, Basuki optimistis target serapan anggaran dapat mendekati maksimal pada akhir tahun. “Dengan percepatan kontrak, proyeksi serapan di 2025 akan menjadi 96,9 persen,” katanya.
Berdasarkan paparan OIKN, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menjadi unit dengan belanja terbesar yaitu Rp 7,94 triliun, dengan realisasi 55,3 persen atau Rp 4,49 triliun.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan mencatat serapan paling rendah, yaitu baru 27,7 persen atau Rp 96,37 miliar dari pagu Rp 347,98 miliar.
Disusul Deputi Pendanaan dan Investasi yang baru terealisasi 35 persen atau Rp 8,82 miliar.
Adapun unit dengan realisasi tertinggi adalah Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian 81,6 persen, mencapai Rp 18,14 miliar dari total pagu Rp 22,25 miliar.
Deputi Pengendalian Pembangunan menyusul dengan realisasi 77,4 persen atau Rp 23,58 miliar.
Sekretariat OIKN mencatat penyerapan 63,4 persen atau Rp 322,41 miliar, sementara Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mencapai 45,3 persen atau Rp 5,43 miliar.
Selain itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital mencatat realisasi 67,4 persen, sedangkan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA mencatat 66,4 persen atau Rp 13,03 miliar dari total pagu Rp 19,63 miliar. (*/)
Serapan Anggaran IKN Baru 55,9%, OIKN Target Tutup Tahun Capai 96,9%
