Pernah terbayang pusat hukum dan politik Indonesia pindah sepenuhnya ke tengah hutan Kalimantan? Tahun 2028 bukan lagi mimpi, Otorita IKN baru saja mengunci kontrak penting untuk mewujudkannya!
TITIKNOL.ID, NUSANTARA – Langkah menuju transformasi besar Nusantara sebagai pusat gravitasi politik Indonesia kian nyata. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memperkuat pembangunan Tahap II dengan menandatangani enam paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis, Kamis (18/12/2025).
Penandatanganan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi utama bagi kesiapan Nusantara untuk menjalankan fungsinya sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 mendatang.
Dengan tambahan enam paket terbaru ini, Otorita IKN mencatat kemajuan pesat.
Kini, sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan untuk fase Tahap II (2025-2028) telah resmi terkontrak. Rinciannya mencakup 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan bahwa pencapaian ini menandai dimulainya fase konstruksi yang lebih masif dan terintegrasi.
“Seluruh pekerjaan ini memiliki satu muara: memastikan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan modern sesuai mandat Perpres Nomor 79 Tahun 2025,” tegas Bimo.
Fokus pada Jalan dan Embung
Enam paket supervisi yang baru ditandatangani tersebut fokus pada urat nadi kawasan pemerintahan, meliputi:
- Kompleks Legislatif & Yudikatif:
Supervisi pembangunan jalan utama di kawasan wakil rakyat dan lembaga hukum yang ditargetkan tuntas akhir 2027.
- Kawasan Pendukung:
Pembangunan jalan akses untuk kelancaran mobilitas di sekitar pusat pemerintahan.
- Ketahanan Air:
Pembangunan Embung 1B, Embung 1C, dan Kolam Retensi yang dirancang sebagai pengendali banjir sekaligus penunjang ekosistem lingkungan IKN.
Integritas jadi Harga Mati
Proyek ini melibatkan ratusan tenaga ahli dari berbagai konsultan ternama (KSO) yang akan bekerja di lapangan mulai Desember 2025.
Otorita IKN tidak main-main soal kualitas. Bimo mengingatkan bahwa pengawasan terhadap para kontraktor dan konsultan supervisi akan dilakukan secara digital dan ketat.
Integritas menjadi harga mati dalam proyek bernilai strategis ini.
Laporan harus transparan, absensi tenaga ahli wajib digital, dan mereka harus ada di lokasi.
“Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen dari kontrak, kami tidak segan untuk melakukan terminasi,” tegasnya.
Melalui langkah ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat birokrasi, tetapi juga simbol pemerintahan yang efektif, tangguh, dan akuntabel di masa depan. (*)
