Wapres Gibran targetkan Kompleks Legislatif-Yudikatif IKN rampung Desember 2027. Investasi Rp20 Triliun mulai mengucur, jalan tol hampir 100 persen, dan Nusantara siap jadi Ibu Kota Politik pada 2028. Baca progres lengkapnya di bawah ini
TITIKNOL.ID, NUSANTARA – Wajah pusat kekuasaan Indonesia di Sepaku, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Pemerintah menargetkan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sepenuhnya pada 2027.
Langkah besar ini merupakan bagian dari peta jalan menuju penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 mendatang.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, saat melakukan peninjauan intensif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama dua hari, 30-31 Desember 2025.
Wapres Gibran menjelaskan bahwa pembangunan ini adalah mandat dari Perpres No. 79 Tahun 2025 untuk mengawal pusat kelembagaan negara.
“Konstruksi telah dimulai sejak awal Desember 2025. Targetnya, pada Desember 2027 seluruh fungsi kelembagaan negara sudah bisa berjalan efektif di sini,” tegas Gibran melalui keterangan tertulisnya.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, memaparkan detail arsitektur yang sarat makna:
Kawasan Legislatif: Akan dilengkapi dengan Plaza Demokrasi, sebuah ruang publik terbuka tempat rakyat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung.
Gedung Sidang Paripurna dirancang megah dengan kapasitas 1.500 kursi guna mengantisipasi penambahan anggota di masa depan.
Kawasan Yudikatif: Kompleks Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) dibangun dengan filosofi tinggi.
MA dengan empat pilarnya melambangkan lingkungan peradilan, MK dengan sembilan pilar sinergi hakim, serta tujuh pilar KY yang mencerminkan pengawasan hakim agung.
Investasi Masif dan Konektivitas Terpadu
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan ini menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-years) dengan total anggaran mencapai Rp20 triliun.
“Pelelangan sudah tuntas pertengahan tahun lalu. Kini, pengerjaan fisik untuk kompleks legislatif, yudikatif, dan perkantoran mulai berjalan serentak,” jelas Basuki di Samarinda.
Akselerasi ini didukung oleh infrastruktur akses yang hampir 100 persen rampung di segmen 1A, 1B, dan 1C KIPP.
Kelancaran konektivitas jalan tol dan akses utama ini terbukti memicu minat swasta. Rumah Sakit Abdi Waluya kini hampir selesai, sementara SMA Taruna Nusantara bersiap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.
Sinergi Pembiayaan dan Infrastruktur Dasar
Pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBN, melainkan kombinasi dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni.
Basuki juga mendorong perbankan nasional (Himbara) untuk segera memulai konstruksi fisik agar kawasan bisnis segera terbentuk.
Sebagai penunjang kenyamanan penduduk, pemerintah juga menambah pembangunan 24 embung baru untuk menjamin pasokan air baku sekaligus sistem pengendali banjir.
“Semua peta jalan masih berada di koridor yang tepat. Fokus kita saat ini adalah mengebut infrastruktur pemerintahan, sementara sektor hunian baru akan mulai berjalan efektif pada 2026,” pungkas Basuki.
(*)
