Hanya dalam dua pekan, pilar Jembatan Mahulu kembali dihantam tongkang batu bara. Sampai kapan aset daerah ini dibiarkan terancam runtuh? Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya ambil tindakan tegas
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Rentetan insiden kapal tongkang batubara yang menghantam pilar Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hanya berselang kurang dari sebulan sejak insiden 23 Desember 2025 yang melenyapkan tiga fender jembatan, kejadian serupa kembali terulang pada Minggu 4 Januari 2026 dini hari.
Merespons kondisi darurat ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat tertutup selama hampir tiga jam di Kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Senin (5/1/2026).
Fokus utamanya memutus rantai kecelakaan yang terus mengancam keselamatan infrastruktur daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan perbaikan total pada tata kelola alur sungai, khususnya di bawah jembatan-jembatan krusial seperti Jembatan Mahulu, Mahkota II, Jembatan Kembar, hingga Jembatan Kutai Kartanegara.
“Fokus kami adalah mitigasi untuk meminimalisir insiden serupa agar tidak terulang lagi. Selain itu, sarana dan prasarana harus kita tingkatkan hingga mencapai standar internasional demi keamanan pelayaran dan keselamatan masyarakat yang melintas di atas jembatan,” jelas Rudy.
Terobosan Rest Area untuk Kapal Tongkang
Salah satu poin menarik yang mencuat dalam rapat tersebut adalah rencana pembangunan rest area khusus kapal tongkang.
Fasilitas ini dirancang agar kapal-kapal raksasa pengangkut hasil bumi tidak lagi berlabuh sembarangan yang berisiko mempersempit alur pelayaran Sungai Mahakam yang sudah terbatas.
“Sungai Mahakam ini sempit, sementara kapal yang lewat ukurannya besar. Dengan adanya rest area, alur pelayaran akan lebih tertata dan tidak lagi terganggu oleh kapal-kapal yang tambat sembarangan, baik kapal bermuatan maupun kosong,” tambahnya.
Pemerintah tidak berhenti di sini. Pertemuan teknis lebih mendalam segera dijadwalkan pada Selasa 6 Januari dengan melibatkan KSOP, Dinas Perhubungan, Navigasi, hingga dinas PUPR untuk membedah solusi infrastruktur dan regulasi pelayaran.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud berharap, dengan adanya penataan dari hulu hingga hilir, Sungai Mahakam bisa kembali menjadi jalur ekonomi yang aman tanpa harus mengorbankan keselamatan nyawa dan aset daerah.
(*)
