TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat terpadu terkait pengolongan alur Sungai Mahakam di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda. Rapat berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Dr Supardi, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Turut hadir perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas insiden penabrakan fender Jembatan Mahulu yang terjadi dua kali dalam kurun waktu dua minggu, yakni pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026.
Akibat insiden tersebut, struktur fender jembatan hilang dan berpotensi membahayakan konstruksi utama jembatan.
Gubernur Harum menyebut, insiden tabrakan jembatan oleh kapal tongkang kerap terjadi pada aset daerah, sehingga perlu dilakukan mitigasi secara menyeluruh terhadap tata kelola alur pelayaran Sungai Mahakam.
“Kita bersama-sama merembukkan untuk memperbaiki tata kelola alur pengolongan jembatan di Sungai Mahakam, baik Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, maupun Jembatan Kembar di Samarinda,” ujar Harum kepada awak media.
Untuk mencegah kejadian serupa, Harum menekankan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran sesuai standar internasional, khususnya di bawah jembatan.
Hal ini mengingat tingginya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat yang melintas di atas jembatan tersebut.
Ia meminta KSOP selaku regulator dan Pelindo sebagai operator untuk menghentikan sementara aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu selama fender belum terpasang kembali.
Jika pelayaran tetap dilakukan, maka wajib ada asistensi atau pengawalan saat pengolongan kapal.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami tidak ingin menghambat perekonomian, tetapi yang paling penting adalah keselamatan. Kita mitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Harum.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana membangun pelabuhan tambat bagi kapal-kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam.
Langkah ini dilakukan untuk menertibkan lalu lintas pelayaran di sungai yang menjadi urat nadi perekonomian Benua Etam.
“Kita akan atur kapal-kapal tambat dari hulu sampai hilir, baik yang bermuatan maupun kosong. Akan ada rapat lanjutan secara teknis antara KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk membangun rest area kapal agar tidak mengganggu alur pelayaran,” pungkasnya. (*/)
