TITIKNOL.ID — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus memfokuskan penyelesaian pembangunan hunian dan perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring rencana pemindahan pegawai kementerian dan lembaga negara ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan hunian dan perkantoran ASN tahap pertama telah rampung, sementara saat ini proyek memasuki tahap kedua.
“Pengerjaan pembangunan hunian dan perkantoran ASN tahap satu sudah selesai, saat ini masuk tahap dua,” ujar Basuki di Penajam Paser Utara, Rabu (4/2/2026).
Basuki menjelaskan, pada 2026 OIKN memfokuskan diri pada penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN sebagai bagian dari persiapan pemindahan aparatur pemerintah dari Jakarta ke IKN.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan agar proses transisi ASN berjalan lancar dan terencana.
Kehadiran ASN di IKN dinilai menjadi simbol dimulainya operasional pemerintahan di Ibu Kota Indonesia yang baru.
Ia menyebutkan, ASN dari 16 kementerian dan lembaga negara direncanakan mulai beraktivitas di KIPP IKN seiring rampungnya infrastruktur dasar tahap awal.
Untuk mendukung proses tersebut, Otorita IKN melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta jajaran sekretaris jenderal dari 16 kementerian dan lembaga terkait.
“Tahun ini sangat krusial bagi pembangunan IKN, terutama dalam persiapan pemindahan ASN. Kesiapan perkantoran dan hunian menjadi perhatian utama,” tegas Basuki.
Selain itu, pembangunan Istana Wakil Presiden telah rampung 100 persen dan siap difungsikan sebagai kediaman sekaligus kantor Wakil Presiden.
Saat ini, sekitar 50 staf Wakil Presiden dilaporkan telah berada di IKN untuk melakukan persiapan teknis.
Seiring penyelesaian berbagai persiapan tersebut, pemerintah berencana mengaktifkan peran IKN sebagai pusat kerja pemerintahan secara bertahap mulai 2026.
Pemerintah juga menargetkan IKN berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, ditandai dengan rampungnya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. (*/)
