Tantangan Efisiensi Nasional Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemotongan Dana TKD
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Menurunnya kucuran Bantuan Keuangan (Bankeu) ke tingkat kabupaten/kota pada tahun 2026 menjadi sorotan hangat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa penurunan ini merupakan imbas langsung dari pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kondisi ini dirasakan nyata oleh pemerintah daerah. Kota Samarinda, misalnya, harus menerima kenyataan pagu anggaran bankeu turun menjadi sekitar Rp300 miliar merosot hingga Rp219 miliar dibandingkan periode sebelumnya.
“Jangankan tingkat wali kota, kami di pemerintah provinsi pun merasakan kekurangan yang sama. Bahkan, proyeksi tahun depan anggaran kita masih berpotensi berkurang lagi sekitar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun,” ujar Rudy Mas’ud saat memberikan keterangan di Samarinda, Senin (9/2/2026).
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemotongan Dana TKD yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp6,59 triliun.
Angka yang fantastis ini memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak dan lebih kreatif dalam mengelola kas daerah.
Gubernur Rudy menegaskan, kebijakan efisiensi dari pusat adalah realitas yang harus dihadapi dengan adaptasi cepat.
Ia menekankan bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat harus segera dikurangi agar pembangunan daerah tidak lumpuh saat terjadi guncangan anggaran nasional.
Desak Peningkatan PAD Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.
“Dana transfer dari pusat ke depannya akan sangat minim karena kebijakan efisiensi nasional. Karena itu, setiap kabupaten dan kota harus mampu meningkatkan PAD secara mandiri,” pungkasnya.
(*)
