Satu tahun berjalan, program ‘Gratispol’ Rudy-Seno ternyata tak luput dari rapor merah. Meski disambut antusias, DPRD Kaltim justru mencium adanya ancaman serius pada keuangan daerah dan ego sektoral yang menghambat sinergi antar dinas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di Kalimantan Timur, sorotan tajam mulai tertuju pada realisasi janji politik mereka.
Program prioritas bertajuk “Gratispol” yang menjadi andalan pasangan ini kini tengah berada di bawah radar evaluasi kritis DPRD Provinsi Kaltim.
Diluncurkan sejak April 2025, program “Gratispol” mencakup enam pilar utama:
- Pendidikan gratis (beasiswa SMA hingga S3);
- Layanan kesehatan menyeluruh via BPJS;
- Seragam sekolah gratis;
- Internet desa;
- Penghapusan biaya administrasi rumah
- hingga perjalanan spiritual bagi marbot.
Namun, di balik akselerasi program tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, memberikan sejumlah catatan merah terkait pola eksekusi di lapangan.
Ego Sektoral dan Lemahnya Koordinasi OPD Agusriansyah menilai bahwa meski arah pembangunan sudah berada di jalur yang tepat (on the track), sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menjadi titik lemah.
Ia melihat pola kerja sektoral masih sangat dominan, di mana tiap dinas seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa komando yang padu.
“Jika OPD berjalan sendiri-sendiri, efektivitas program sulit diukur. Bahkan, risiko tumpang tindih anggaran sangat besar,” tegas Agusriansyah, Senin (9/2/2026).
Ia mengkhawatirkan, ketiadaan ‘desain besar’ (grand design) yang mengikat seluruh instansi akan menjadi batu sandungan bagi visi-misi Rudy-Seno.
Sorotan pada Fiskal
Program pendidikan “Gratispol” yang menjadi primadona masyarakat juga tak luput dari evaluasi.
Politikus PKS ini mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap tekanan pada ruang fiskal daerah. Pasalnya, pos anggaran untuk pendidikan gratis ini masih dikategorikan sebagai belanja non-wajib.
“Program ini sangat baik, namun posnya berpotensi menekan ruang fiskal. Jangan sampai karena mengejar satu program prestisius, kebutuhan pendidikan menengah lainnya atau pendidikan luar biasa justru terpinggirkan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Mendesak Peta Jalan (Roadmap) yang Jelas Selain pendidikan, janji terkait insentif pengurus rumah ibadah, internet desa, hingga sektor kesehatan turut disenggol.
DPRD mendorong Pemprov Kaltim untuk segera menyusun roadmap yang transparan dan terukur agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga di masa depan.
“Pemerintah harus segera menyusun peta jalan pembangunan yang terpadu. Jika petanya jelas dan koordinasinya kuat, rakyat juga akan lebih mudah mengawasi kinerjanya,” tambah Agusriansyah.
Menutup evaluasinya, Agusriansyah menegaskan bahwa pihak legislatif pada dasarnya mendukung penuh langkah Rudy-Seno, namun evaluasi berkala tetap diperlukan agar janji politik benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Benua Etam.
(*)
