TITIKNOL.ID – Keraguan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait ketersediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini terjawab.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan ekosistem pendidikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap beroperasi secara fisik maupun fungsional pada tahun ajaran baru 2026.
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari pembangunan pusat keunggulan sumber daya manusia (SDM) di jantung Kalimantan Timur.
Sejumlah institusi pendidikan unggulan, baik nasional maupun bertaraf internasional, dipastikan hadir untuk mendukung kebutuhan warga IKN.
Direktur Pelayanan Dasar OIKN, Suwito, menegaskan bahwa kesiapan operasional mencakup seluruh jenjang pendidikan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi ASN, TNI, dan Polri sebelum memutuskan pindah bersama keluarga ke ibu kota baru.
“Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SMA Taruna Nusantara.
Sekolah berdisiplin tinggi dan berprestasi akademik tersebut dipastikan siap menerima angkatan pertama di IKN.
Selain itu, Sekolah Garuda serta Sekolah Terpadu Kementerian Agama turut melengkapi pilihan pendidikan berbasis kurikulum nasional.
Tak hanya itu, sejumlah lembaga pendidikan global juga menunjukkan komitmennya.
Empat institusi telah melakukan groundbreaking, yakni Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School (AIS), Al-Azhar Summarecon, dan Sekolah Bina Bangsa.
Di sisi lain, OIKN memastikan tidak akan terjadi kesenjangan kualitas antara fasilitas pendidikan baru dan sekolah yang telah lama berdiri di sekitar wilayah IKN.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik OIKN, Troy Pantouw, menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di kawasan sekitar IKN.
“Langkah ini untuk memastikan tidak ada kesenjangan kualitas antara penduduk lama dan pendatang. Pelayanan dasar adalah hak konstitusional dan kunci agar ASN bisa bekerja dengan tenang,” tuturnya.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap perpindahan ke IKN tidak hanya menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)
