PenajamTitiknolKaltim

Bupati Mudyat Noor Soroti Rapuhnya Fiskal PPU di Tengah Geliat IKN

6
×

Bupati Mudyat Noor Soroti Rapuhnya Fiskal PPU di Tengah Geliat IKN

Sebarkan artikel ini
Bupati PPU Mudyat Noor mengungkapkan ada kekhawatiran terkait ketimpangan antara kemajuan nasional dengan kemampuan finansial pemerintah daerah, Salasa (12/5/2026)

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan keuangan daerah.

‎Di tengah geliat pembangunan nasional yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten PPU masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

‎Meski aktivitas ekonomi mulai menunjukkan peningkatan, kondisi tersebut dinilai belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

‎Pertumbuhan PAD di wilayah berjuluk Benuo Taka itu masih tergolong lambat dan belum mampu mengimbangi laju pembangunan fisik IKN yang terus berlangsung.

‎Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengungkapkan kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan antara kemajuan infrastruktur nasional dengan kemampuan finansial pemerintah daerah.

‎Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian serius bagi jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur fiskal daerah.

‎Di saat sejumlah daerah penyangga mulai memanfaatkan peluang ekonomi dari kehadiran IKN, PPU dinilai masih dihadapkan pada persoalan klasik terkait tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

‎“Struktur fiskal daerah kita saat ini masih tergolong rapuh karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 90 persen,” ujar Mudyat, Selasa (12/05/2026).

‎Dominasi dana transfer pusat dalam struktur APBD tersebut dinilai berisiko terhadap keberlanjutan program pembangunan daerah di masa mendatang.

‎Ketergantungan yang tinggi membuat fleksibilitas anggaran daerah rentan terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional maupun dinamika ekonomi makro yang tidak menentu.

‎Karena itu, penguatan sektor pajak daerah dan retribusi disebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal.

‎Selain itu, Pemkab PPU juga didorong untuk lebih kreatif dalam menggali potensi sumber pendapatan baru agar mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah di tengah transformasi besar-besaran pembangunan IKN.

‎“Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan baru agar dapat berdiri lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat di tengah transformasi besar-besaran IKN,” tegasnya. (*/)