TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menunda rencana pembangunan gedung kantor organisasi perangkat daerah (OPD) akibat keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Kondisi tersebut membuat target pembangunan kantor OPD secara bertahap belum dapat direalisasikan.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan sejak awal pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya dua gedung OPD setiap tahun. Namun, kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran menyebabkan rencana tersebut harus ditunda.
”Sebenarnya sudah direncanakan dibangun bertahap, minimal dua gedung setiap tahun. Tetapi karena anggaran dipangkas, kemungkinan besar pembangunannya harus ditunda,” ujar Waris, Kamis (06/07/2026).
Menurutnya, keterbatasan gedung perkantoran masih menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten PPU meski daerah tersebut telah memasuki usia 24 tahun.
Hingga kini, masih banyak OPD yang belum memiliki kantor sendiri sehingga harus berbagi gedung, meminjam, maupun menyewa bangunan untuk menjalankan aktivitas pelayanan dan administrasi.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi juga sejumlah OPD lainnya.
“Bukan hanya Disdukcapil yang belum memiliki gedung sendiri. Masih banyak OPD lain yang juga menggunakan gedung bersama atau menempati bangunan pinjaman,” katanya.
Waris menjelaskan, pembangunan satu gedung kantor OPD diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Besarnya kebutuhan dana tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski pembangunan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan perkantoran di masa mendatang.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang direncanakan menjadi pusat perkantoran terpadu.
Selain itu, kawasan rumah jabatan bupati juga masuk dalam alternatif lokasi pembangunan.
Menurut Waris, konsep pembangunan gedung bertingkat di kawasan tersebut dinilai lebih efisien sekaligus mampu mendorong pengembangan kawasan pesisir.
”Kalau dibangun enam lantai di kawasan rumah jabatan bupati juga memungkinkan. Selain memenuhi kebutuhan kantor pemerintahan, kawasan itu juga bisa lebih hidup karena letaknya dekat pantai,” pungkasnya. (TN02)
