TITIKNOL.ID, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama DPRD Kutai Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) 2027–2029.
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kutai Barat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat, Jumat (4/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai dan dihadiri Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, Wakil Ketua I DPRD Agustinus, Wakil Ketua II DPRD Sepe Martinus, anggota DPRD, Plt. Asisten III Setkab Kutai Barat Mobilala, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dan kegiatan multiyears 2027–2029 menjadi wujud sinergi serta kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kutai Barat.
“Penandatanganan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dan Kegiatan Tahun Jamak 2027–2029 hari ini membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif terus dapat terjaga dengan baik, sehingga menjadi modal utama dalam membangun Kabupaten Kutai Barat tercinta ini,” ujar Frederick.
Dalam kegiatan multiyears 2027–2029, terdapat 22 paket pekerjaan fisik strategis yang diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas publik, serta pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah proyek tersebut di antaranya pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ), penanganan dan pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan serta renovasi RSUD Harapan Insan Sendawar, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), prasarana Politeknik Sendawar, Kristen Center, Gereja Katolik, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027.
Tahapan selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melanjutkan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.
Proses tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran sebelum penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan Kutai Barat berjalan secara terencana dan terukur, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*/)
