TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Kota Minyak Beraksi menandaskan, menolak kebijakan efisiensi anggaran yang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto.
Mereka para mahasiswa sampaikan hal tersebut di depan Kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (21/2/2025) sore.
Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat serta menyoroti berbagai persoalan lokal yang belum terselesaikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan berorasi secara bergantian.
Disampaikan melalui Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan, Tion Triondi bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi memangkas anggaran sektor penting.
“Memangkas seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan,” urainya.
Pihaknya melihat kebijakan ini berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat.
“Terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Tion.
“Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang pemerintah malah menjadi beban anggaran negara,” ujar Tion.
Selain itu, mereka juga mengkritisi pemborosan anggaran negara, terutama terkait jumlah menteri, wakil menteri, dan staf khusus dalam kabinet yang dinilai terlalu besar.
Mahasiswa menuntut agar efisiensi dilakukan di sektor yang lebih substansial, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan proyek yang tidak mendesak.
Tidak hanya kebijakan anggaran, mahasiswa juga menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba yang memungkinkan ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM memiliki izin usaha pertambangan.
Mereka menilai aturan ini berisiko memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur yang sudah terdampak oleh aktivitas tambang.
“Kami menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan. Ini tidak hanya merusak independensi akademik, tetapi juga membatasi ruang gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Soroti Banjir hingga Krisis Air Bersih
Selain kebijakan nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal yang masih menjadi perhatian, seperti kecelakaan di Muara Rapak akibat kelalaian pengaturan jam operasional kendaraan berat.
Mereka menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak masalah ini, sehingga insiden serupa terus terjadi.
Masalah parkir liar di Jalan Kilo 15 juga disorot karena telah menelan korban jiwa, termasuk mahasiswa dari STT Migas dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
“Persoalan seperti ini seharusnya bisa segera ditangani jika pemerintah serius dalam menjaga keselamatan warganya,” kata salah satu mahasiswa dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung banjir dan krisis air bersih yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Mereka meminta pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat ketimbang sibuk dengan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Mahasiswa berharap DPRD Balikpapan tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti tuntutan mereka.
“Kami tidak ingin aksi ini hanya menjadi catatan tanpa ada tindak lanjut. Pemerintah dan DPRD harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Tion. (*)
