Situasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah memanas. Ribuan warga turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi besar-besaran ini dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski keputusan tersebut akhirnya dicabut, gelombang protes terus bergulir.
Masyarakat menilai kebijakan itu sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi warga yang masih sulit.
Siapa Sudewo Itu?
H. Sudewo, ST., MT. adalah Bupati Pati periode 2025–2030 dari Partai Gerindra. Ia resmi menjabat sejak 20 Februari 2025, namun baru beberapa bulan memimpin, sudah diterpa krisis kepercayaan publik.
PBB-P2 sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah desa dan kota.
Pajak ini biasanya menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Namun kenaikan tajam hingga 250 persen dinilai tidak masuk akal dan memberatkan warga.
Respons Presiden Prabowo
Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menyesalkan situasi yang terjadi di Pati.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah pusat telah berulang kali mengingatkan para pejabat agar berhati-hati dalam membuat kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Apalagi jika berdampak langsung ke masyarakat. Pemerintah terus mengimbau agar setiap kebijakan dipertimbangkan dengan matang,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta (13/8/2025).
Saat demonstrasi berlangsung di Alun-Alun Pati, Bupati Sudewo sempat menemui massa dengan pengawalan ketat.
Namun kehadirannya justru disambut lemparan benda oleh demonstran. Polisi dan ajudan segera melindungi Sudewo dengan tameng.
Dalam suasana tegang itu, Sudewo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berusaha berbuat lebih baik,” ucapnya singkat.
Namun, permintaan maaf itu belum cukup meredakan kemarahan warga. Tuntutan agar ia mundur dari jabatannya terus digaungkan.
Bahkan, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji opsi pemakzulan terhadap Sudewo.
Gerindra Beri Teguran Keras
Partai Gerindra, tempat Sudewo bernaung, tidak tinggal diam. Wakil Ketua Umum Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa partai telah memberi teguran keras kepada Sudewo atas polemik yang terjadi.
“Pak Prabowo memberi perhatian serius pada kasus ini. Kami sudah beri teguran keras, dan akan terus mengawal proses politik yang berlangsung,” tegas Budisatrio pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kader Gerindra yang memegang jabatan publik harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sekadar kebijakan sepihak tanpa komunikasi.
Sudewo dan Rekam Jejak Politiknya
Lahir di Pati, 11 Oktober 1968, Sudewo menempuh pendidikan teknik sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS), lalu melanjutkan S2 di Universitas Diponegoro. Kariernya berawal di sektor konstruksi dan pemerintahan, sebelum terjun ke dunia politik.
Ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar tahun 2002, meski gagal. Setelah itu, ia aktif di Partai Gerindra dan dua kali duduk sebagai anggota DPR RI.
Pada Pemilu 2024, Sudewo akhirnya berhasil terpilih sebagai Bupati Pati dengan dukungan kuat dari partainya dan kedekatannya dengan Prabowo Subianto.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi Gerindra dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kadernya di daerah.
Respons cepat dari Prabowo dan sikap tegas partai menunjukkan komitmen untuk tidak menoleransi kebijakan yang menyakiti rakyat.
Kini, masyarakat Pati menantikan langkah konkret dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
Apakah Sudewo akan bertahan di kursi bupati? Atau tekanan politik dan gelombang protes akan menggiringnya menuju pemakzulan? Kita nantikan kabar lanjutannya. (*)
