Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota ultramodern berisiko menciptakan ‘Kalimantan dua tingkat’, di mana warga lokal terancam termarjinalisasi. BRIN memperingatkan, IKN Nusantara bisa saja jadi bom waktu sosial jika kesenjangan ini dibiarkan
TITIKNOL.ID, JAKARTA – Visi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota modern berstandar global menghadapi tantangan serius dari dalam potensi ketimpangan sosial dan pendidikan yang mengancam keberlanjutan pembangunannya.
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan, tanpa strategi integrasi dan kebijakan afirmatif yang kuat, IKN berpotensi melahirkan jurang kesenjangan antara masyarakat pendatang yang terampil dan warga lokal yang terancam termarjinalkan.
Ancaman ini mengemuka dalam seminar “Assembling Nusantara 2: The Collaborative and Integrative Paradigm of Indonesia’s New Capital City Toward a Global Modern City” yang digelar di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Sri Sunarti Purwaningsih, menyebut relokasi ibu kota sebagai eksperimen sosio-demografis terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dalam tujuh dekade terakhir.
Risiko utama, menurut Sunarti, bersumber dari pola migrasi yang tidak merata.
Kedatangan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendidikan tinggi dari luar daerah diprediksi akan mendominasi, sementara kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kalimantan Timur masih minim.
“Tanpa kebijakan integrasi yang kuat, penduduk asli dan pendatang akan berada pada dua orbit berbeda,” tekan Sunarti.
Ia memprediksi potensi timbulnya “faksionalisasi etnis” yang dipicu oleh kedatangan masif mulai tahun 2030, saat gelombang relokasi PNS memasuki puncaknya.
Jika tidak diantisipasi, ketimpangan ini berisiko memicu ketegangan sosial, terutama terkait isu krusial seperti lahan, identitas, dan akses terhadap peluang ekonomi.
“Ini berisiko menciptakan Kalimantan dua tingkat. Satu ultramodern, satu tertinggal,” tegasnya, menggambarkan skenario kesenjangan wilayah yang ekstrem.
Jurang Pendidikan yang Menganga
Ancaman ketimpangan juga menjalar ke sektor pendidikan. Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanti, menyoroti bahwa kualitas pendidikan di Kalimantan Timur saat ini masih jauh dari ideal sebuah kondisi yang kontras dengan visi IKN sebagai kota pintar berstandar global.
Trina mengilustrasikan persoalan mendasar ini dengan temuan di lapangan, “Kami mendapat laporan bahwa masih ada murid kelas lima SD yang belum lancar membaca.”
Hasil riset BRIN menunjukkan kesenjangan tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan sekitar IKN.
Masalah utama meliputi distribusi guru yang tidak merata, fasilitas sekolah yang minim dan rusak, serta kurikulum yang kurang kontekstual.
Trina menilai, infrastruktur pendidikan di wilayah penyangga IKN masih “rapuh dan tak siap menjadi fondasi kota pintar.”
Lebih lanjut, meskipun peta jalan pendidikan IKN telah disusun, dokumen tersebut dinilai masih terlalu normatif.
“Tanpa kebijakan afirmatif yang kuat, siswa lokal terancam tidak mampu bersaing dengan anak tenaga kerja pendatang dan profesional. Anak-anak adat akan kalah sejak garis start,” tegas Trina, menyerukan perlindungan bagi kelompok lokal dari marginalisasi pendidikan.
Bukan Sekadar Proyek Infrastruktur
Para peneliti BRIN menegaskan bahwa IKN bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan pertaruhan jangka panjang bagi masa depan sosial, ekonomi, dan pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Keberhasilan IKN, menurut mereka, bergantung pada sejauh mana negara mampu memastikan proses pembangunan yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat.
“Pendekatan politik yang inklusif, antarbudaya, dan multikultural sangat penting untuk memastikan partisipasi yang setara dan mencegah marginalisasi komunitas lokal yang telah lama ada,” tutup Trina Fizzanti, menandaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam proyek ambisius ini. (*)
