TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pelantikan lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum dapat dipastikan.
Setelah sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2026, pelantikan kini diperkirakan berlangsung pada November atau Desember, menyesuaikan agenda Bupati PPU, Mudyat Noor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairuddin, mengatakan proses pengisian lima jabatan tersebut tetap mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, waktu pelantikan masih menunggu keputusan kepala daerah.
“Makanya mungkin November lah, kemungkinan setelah urusan persiapan pembahasan anggaran 2027,” kata Khairuddin, Rabu (28/10/2026).
Sebelumnya, pengisian lima jabatan kepala OPD ditargetkan selesai pada Oktober. Namun, hingga penghujung bulan ini, pelantikan belum terlaksana. Meski demikian, proses penetapan pejabat tetap berjalan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Khairuddin menjelaskan, pemerintah daerah saat ini juga tengah mempersiapkan kebutuhan anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Persiapan tersebut dinilai penting agar perangkat daerah dapat menyusun dan menjalankan program secara lebih terarah sejak awal tahun anggaran.
“Lebih bagus tuh kalau umpamanya persiapan awal tahun, PPTK-nya, PA-nya, kan langsung nyiapin anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Mudyat Noor disebut tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta untuk mendorong dukungan pembiayaan pembangunan bagi Kabupaten PPU.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mencari sumber dukungan pembangunan di luar kemampuan APBD.
“Bupati ini lagi ke Jakarta lagi mempersiapkan koordinasi-koordinasi dengan kementerian, persiapan untuk mendorong supaya pembangunan daerah itu ada dukungan dari kementerian,” jelas Khairuddin.
Terkait waktu pelantikan, Khairuddin kembali menyebut November sebagai salah satu kemungkinan.
Namun, Desember juga masih menjadi rentang waktu yang dipertimbangkan. Hingga wawancara berlangsung, belum ada penetapan tanggal resmi pelantikan.
Ia menegaskan, perubahan jadwal tersebut tidak mengubah proses dan acuan penetapan pejabat yang telah mengikuti tahapan seleksi serta memperoleh rekomendasi dari BKN.
“Artinya, pelantikan pun rekomendasinya kan masih tetap sampai Desember, artinya pun tidak berubah daripada itu komitmen beliau,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, kepastian pelantikan lima kepala OPD masih menunggu keputusan Bupati PPU. Pengisian jabatan ini diharapkan dapat segera terlaksana agar perangkat daerah memiliki kesiapan organisasi dalam menjalankan program dan mengelola anggaran tahun 2027.
Pemkab PPU kini mematangkan berbagai agenda menjelang akhir tahun, termasuk persiapan anggaran dan koordinasi pembangunan. Sementara itu, jadwal pelantikan lima kepala OPD akan ditetapkan setelah mempertimbangkan agenda serta keputusan kepala daerah. (Adv/kominfoPPU)
