Sekda Kabupaten PPU menerima penghargaan atas komitmen Pemkab PPU melaksanakan program JKN-KIS hingga Cakupan Kesehatan Semesta. Penghargaan diberikan di Jakarta, Selasa (14/3/2023). KOMINFO
TITIKNOL.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima penghargaan atas raihan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2023 bersama 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota.
Daerah ini dinyatakan sukses mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC di Indonesia.
Penghargaan UHC Award diterima oleh Sekretaris daerah (Sekda) PPU Tohar yang diawali dengan penyerahan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).
Tohar mengungkapkan penghargaan dan prestasi ini merupakan simbol komitmen pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat terkait kebutuhan dasar masyarakat pada sektor kesehatan.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, stakeholder pendukung dan BPJS Kesehatan menyampaikan terimakasih dan apresiasi karena terhitung sejak Maret 2023, sebanyak 180.943 jiwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dari total jumlah penduduk 188.923 jiwa atau sebesar 96,77 persen,” kata Tohat.
Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas Kesehatan.
Penghargaan ini merupakan wujud keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk kepentingan masyarakat kita dalam layanan kesehatan saat ini. Artinya uang rakyat dikembalikan ke rakyat dengan cara yang lain, melalui kewenangan yang ada di pemerintah daerah dalam program kesehatan kepada masyarakat.

Tohar berharap untuk tahun-tahun depan PPU masih mempertahankan presentase yang ada saat ini dalam jaminan kesehatan nasional, bahkan kita pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mencapai hingga 100 persen masyarakat yang telah terintegrasi dengan Jaminan kesehatan nasional melalui JKN-KIS integrasi BPJS.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC di Indonesia.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wapres mengatakan dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Sarman Pali’Padang menyampaikan rasa apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendukung keberlangsungan Program JKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Terima kasih atas dukungan Bapak Bupati untuk mempertahankan predikat UHC dengan mendaftarkan warga yang belum memiliki Jaminan Kesehatan melalui program JKN,” ujar dia.
“Kami sangat berharap kedepannya dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap keberlangsungan Program JKN dapat terus dilakukan dan adanya Program JKN ini selalu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten PPU,” tutupnya. (adv/humas13/kominfo)