Pemkab-Bawaslu Malinau Sosialisasikan Pentingnya Netralitas ASN

TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Malinau bersama Bawaslu setempat berkolaborasi untuk menciptakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu pada Pemilu 2024.

“Untuk menjaga netralitas dan integritasnya, ASN perlu mempelajari seluruh aturan Pemilu dan ASN yang baik agar Pemilu berjalan jujur dan adil,” kata Bupati Malinau, Wempi W Mawa di Malinau, Sabtu. (2/12/2023).

Bupati Malinau juga mengatakan, keyakinannya bahwa pemahaman dan pelaksanaan aturan Pemilu oleh ASN, TNI, dan Polri dapat menciptakan suasana Pemilu yang kondusif, aman, dan damai di Kabupaten Malinau.

Untuk itu ia mengajak mengajak seluruh ASN saling mengingatkan pentingnya netralitas di lingkungan masing-masing serta edukasi terkait profesionalitas dan integritas.

“Dengan semangat kesatuan dan gotong royong, saya yakin kita dapat menjaga netralitas untuk pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Malinau menggelar rapat koordinasi terkait netralitas ASN, TNI, Polri pada 1 Desember 2023. Pada rapat koordinasi itu juga digelar sesi diskusi panel dengan moderator Ryan Virgiawan Bawaslu Malinau, dan narasumber Asisten III Setkab Malinau Marson R Langub, Kapolres Malinau AKBP Heru Eko Wibowo, Dandim 0910 Malinau Letkol Inf Alisun, serta anggota Bawaslu Kaltara Fadliansyah.

Dalam diskusi tersebut, narasumber membahas strategi penguatan netralitas dan peran sinergis ASN, TNI, dan Polri dalam mendukung kelancaran Pemilu, serta peran masing-masing dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Fadliansyah, anggota Bawaslu Kaltara menegaskan, netralitas dan sinergi lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan Pemilu yang adil dan transparan.

“Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam persiapan menyambut Pemilu 2024,” ujar dia.

Dengan komitmen netralitas dan kerja sama yang baik antara lembaga terkait, Kabupaten Malinau berharap dapat menjadi contoh implementasi demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Baca Juga:   Jokowi "Ground Breaking" PLTA Mentarang 1 Maret

Untuk diketahui, pelanggaran pemilu oleh ASN di Kalimantan Utara merupakan salah satu isu krusial yang mendapatkan atensi khusus berdasarkan rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. IKP Kalimantan Utara berada di peringkat ke-10 dari 34 provinsi di Indonesia. (red/ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed