TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Berikut ini penjelasan soal dua persiapan yang harus dilengkapi dalam proyek pembuatan jalan tembus rute Merdeka-Sambutan demi atasi kemacetan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Jalan yang menghubungkan Kecamatan Sambutan dengan Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Kota Samarinda kini tidak dapat dilalui akibat amblas dan rusak total.
Jalan alternatif ini sebelumnya diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata, namun kini justru menjadi sumber masalah baru.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, memberikan penjelasan terkait kondisi jalan tersebut.
Dia tegaskan, diperlukan 2 persiapan dalam perencanaan pembuatan jalan tembus Merdeka-Sambutan Samarinda.
Yakni adalah:
- Disapkan aliran air
- Disapkan penurapan
“Saya dapat informasi dari PUPR bahwa perencanaan untuk jalan tembusan Merdeka-Sambutan itu kurang matang, makanya idealnya harus disiapkan aliran air, kemudian disiapkan penurapan, tapi tidak. Makanya perencanaan kurang matang,” ujar Suwarso.
Suwarso menjelaskan bahwa kondisi tanah yang masih bergerak, terutama di sisi kiri jalan dari arah Gang Damai, menjadi faktor utama penyebab kerusakan.
Selain itu, tingginya curah hujan turut memperburuk keadaan.
“Tanah urukan baru, jadi tanah masih bergerak, ditambah curah hujan yang tinggi sebelumnya, itu pasti mempengaruhi tanah kita yang sebagian besar materialnya dari lempung,” jelasnya.
Suwarso mengungkapkan bahwa idealnya tebing di sepanjang jalan tersebut harus dilengkapi dengan teras siring atau turap, serta penanaman pohon penguat atau rumput untuk memperkokoh struktur tanah.
Ia menambahkan bahwa potensi longsor dan pergerakan tanah di area tersebut sangat tinggi.
“Dari beberapa pantauan, titik itu masih ada. Di tebing batu yang tajam, ada guguran batu dan sempat terjadi pohon tumbang dua kali,” lanjutnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk perbaikan jalan tersebut.
Sebelumnya, Kepala PUPR, Desy Damayanti, mengungkapkan bahwa salah satu langkah utama yang akan diambil adalah pembuatan jalan air untuk mengatasi permasalahan aliran air yang menjadi penyebab kerusakan.
Suwarso juga menyatakan bahwa BPBD akan berdampingan dengan PUPR untuk melakukan kajian lebih mendalam, guna mencegah longsor berikutnya.
“Kami akan memberikan rekomendasi berdasarkan kajian data rencana risiko bencana, dan mengukur kerentanan longsornya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Dari situ kita akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan,” kata Suwarso. (*)
