TITIKNOL.ID – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa proses desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berlangsung.
Saat ini, tim desain menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan yang dilakukan.
Menurut Diana, desain ulang ini mengikuti permintaan Prabowo, termasuk perubahan interior gedung dan penambahan museum atau galeri di lobi. Presiden menginginkan ruang yang dapat menampilkan sejarah dan perjalanan demokrasi Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti bentuk atap gedung rapat paripurna yang dinilai terlalu mewah.
“Menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah diubah dan desainnya cukup bagus,” kata Diana dalam keterangannya di Kementerian PU, Rabu (12/3/2025).
Saat ini, beberapa model atap telah diajukan dan masih menunggu keputusan Presiden.
Setelah desain ulang selesai dan mendapat persetujuan, tahap berikutnya adalah proses lelang proyek yang akan dilakukan oleh Otorita IKN.
Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ini termasuk dalam alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
Sementara itu, Kementerian PU hanya akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan pada tahap pertama pembangunan IKN periode 2019-2024.
Namun, terkait biaya pembangunan setelah desain ulang, Diana tidak memberikan jawaban pasti.
Ia menyebut bahwa saat ini belum ada penghitungan detail mengenai potensi tambahan biaya akibat perubahan desain.
“Konsep desain itu tidak bisa langsung dilelang, jadi harus disiapkan basic design yang lebih detail. Setelah itu, baru bisa dilakukan proses lelang dengan sistem design and build,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PU baru melakukan perhitungan biaya berdasarkan luas gedung yang akan dibangun.
Meski begitu, Diana tidak menyebutkan angka pastinya.
“Itu dihitung sesuai dengan rumus yang ada di Direktorat Bina Penataan Bangunan. APBN juga harus mendapatkan rekomendasi teknis,” tambahnya.
Dengan proses yang masih berjalan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN dipastikan tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi anggaran dan hasil akhir desain yang diinginkan Presiden. (*)
