TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU pada Kamis (27/3/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Raup Muin, Sekretaris Daerah Tohar, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD harus berpedoman pada pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Periode I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Menurutnya, periode pertama RPJPD ini berfokus pada penguatan fondasi transformasi daerah.
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan antara lain peningkatan layanan dasar, perlindungan sosial, transformasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, hingga pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.
Stabilitas ekonomi makro serta keamanan dan ketertiban umum juga menjadi aspek krusial dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan di PPU.
“Penyusunan RPJMD 2025-2029 juga mengacu pada visi dan misi kepala daerah, yang bertujuan menjadikan PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara dengan keunggulan, keadilan, kesejahteraan, serta daya saing yang tinggi,” jelasnya.
Adapun visi RPJMD 2025-2029 adalah “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.”
Sementara itu, misinya mencakup penguatan SDM, tata kelola pemerintahan yang bersih, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, ketahanan pangan, serta pembangunan sosial budaya yang inklusif.
Mudyat Noor berharap forum konsultasi publik dan musrenbang ini dapat menjadi wadah untuk memperdalam substansi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di PPU tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.
“Saya mengajak semua pihak untuk memberikan masukan terkait permasalahan di masyarakat, menyepakati tujuan pembangunan daerah, serta strategi dan program prioritas yang akan dijalankan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama guna mencapai target pembangunan yang telah disepakati.
“Dengan kerja sama yang solid, kita dapat menjadikan PPU sebagai daerah yang maju dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Advertorial/*)
