TITIKNOL.ID, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2025.
Namun di tengah persiapan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU menyuarakan perlunya dukungan anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ajang olahraga tingkat pelajar itu.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari APBD kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Popda 2025.
Namun, Pemprov hanya bantu menyuntikkan anggaran sebesar Rp3 miliar yang dinilai belum mampu mengcover keseluruhan kegiatan.
“Kita menandingkan 20 cabang olahraga (cabor) untuk Popda. Tapi tentu semua cabor itu butuh persiapan, termasuk juga anggaran yang besar. Tanggungan Pemprov itu nilainya kecil sekali, artinya kami yang harus menanggung sisanya. Padahal, kegiatan ini kan yang menyelenggarakan Provinsi, gawaiannya Pemprov,” kata Andi, Senin (9/6/2025).
Ia menegaskan, pelaksanaan Popda merupakan agenda resmi Pemerintah Provinsi, sehingga seharusnya proporsi dukungan anggaran juga disesuaikan dengan beban pelaksanaan di lapangan.
“Kalau itu gagal dan bermasalah, tentunya yang akan kena di tempat tuan rumah. Kalau itu berhasil, yang naik namanya kan provinsi. Karena ini kegiatan besar dan gawaiannya provinsi, seharusnya bisa mensupport anggaran yang lebih besar. Setidaknya kami butuh Rp10 sampai Rp15 miliar dari Pemprov,” terang Andi.
Ia menjelaskan, anggaran tambahan tersebut diperlukan untuk memastikan kebutuhan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kelengkapan teknis pertandingan dapat terpenuhi dengan baik.
Jika tidak terpenuhi, lanjutnya, hal itu akan berdampak langsung terhadap kesan yang dibawa para atlet, official, dan pelatih peserta.
“Kami tidak ingin ada cerita yang tidak bagus. Harapan kita, dari 20 cabor itu bisa terlaksana dengan baik, dan para peserta pulang dengan kesan yang positif. Kalau pulang dengan kesan buruk, daerah akan kena malu,” katanya.
Disdikpora PPU pun telah berkoordinasi dengan Bupati, dan diminta segera bersurat kepada Pemerintah Provinsi agar dilakukan penambahan anggaran.
Menurutnya, langkah ini penting agar pelaksanaan Popda tidak dipaksakan dalam kondisi anggaran yang minim.
“Dengan anggaran yang mereka alokasikan, baiknya tidak usah dilaksanakan, atau ditunda, atau dialihkan ke tempat lain daripada pelaksanaannya tidak maksimal. Kita tidak ingin pelaksanaan yang setengah-setengah,” tegas Andi.
(Advertorial/TN01)
