TITIKNOL.ID, PENAJAM — Di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Mudyat Noor terus menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membangun.
Fokusnya tetap sama yaitu memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkeadilan dan infrastruktur yang menopang kemandirian daerah.
Salah satu capaian besar terbaru adalah dukungan dana Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) yang akan digelontorkan pada tahun 2026 untuk memperkuat layanan kesehatan di PPU.
Bantuan itu mencakup pengadaan alat kesehatan modern seperti CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam pertemuan bersama Bupati Mudyat Noor di Gedung Adhyatma, Kemenkes, Jakarta (2/10/2025).
“Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk dukungan percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN,” tegas Wamenkes Dante.
Langkah ini dinilai sangat strategis, mengingat selama ini banyak warga PPU masih harus dirujuk ke Balikpapan atau Samarinda untuk mendapatkan layanan medis lanjutan.
“Dengan dukungan ini, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat. Kita ingin rumah sakit di PPU memiliki layanan setara kota besar,” ujar Mudyat Noor.
Namun, Mudyat menegaskan bahwa pembangunan fasilitas saja tidak cukup. Ia juga memprioritaskan penguatan SDM kesehatan, termasuk peningkatan jumlah dokter spesialis, tenaga radiologi, dan perawat profesional agar fasilitas canggih yang tersedia benar-benar memberi manfaat maksimal.
“Bukan hanya alatnya, tapi SDM-nya juga kita siapkan. Kita ingin pelayanan kesehatan di PPU naik kelas,” tandasnya.
Capaian di sektor kesehatan itu bukan satu-satunya hasil diplomasi pembangunan yang dijalankan Mudyat Noor.
Sepekan kemudian, pada (7/10/2025), ia bersama Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat membawa proposal beberapa proyek strategis daerah, antara lain: Pembangunan Bendung Gerak Talake, Pembangunan Bendung Lawe-Lawe, Jembatan Riko–Buluminung, dan pembukaan kembali jalan ketahanan pangan yang sebelumnya sempat tertunda.
“Alhamdulillah, semua direspons positif. Kita dorong agar proyek-proyek itu bisa masuk prioritas nasional tahun depan,” kata Mudyat usai audiensi.
Infrastruktur untuk Ketahanan dan Kemandirian
Bagi Mudyat Noor, proyek-proyek tersebut tidak sekadar pembangunan fisik. Ia memandangnya sebagai simbol kepercayaan diri daerah untuk tumbuh mandiri di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita bergerak karena menunggu bukan solusi. PPU harus punya inisiatif sendiri agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” ujarnya penuh keyakinan.
Jembatan Riko–Buluminung, misalnya, diyakini akan membuka konektivitas baru antara kawasan industri, pelabuhan, dan pemukiman warga. Sementara Bendung Gerak Talake dan Lawe-Lawe akan memperkuat sistem irigasi serta menjamin ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.
Selain itu, pembangunan jalan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari strategi “Mudyatnomics”, yaitu mengalihkan fokus pembangunan pada sektor-sektor produktif yang langsung mendukung kesejahteraan masyarakat.
Respons positif dari Kementerian PUPR menjadi sinyal kuat bahwa strategi diplomasi daerah yang dijalankan Mudyat Noor berbuah hasil nyata. Pendekatannya yang personal, argumentatif, dan berbasis data membuat pemerintah pusat menempatkan PPU dalam radar prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Budi Satrio Djiwandono yang turut mendampingi Mudyat menilai langkah itu sangat tepat.
“Bupati Mudyat punya cara kerja yang proaktif dan meyakinkan. Ia datang dengan data, bukan sekadar permintaan,” ujarnya.
Konsistensi Mudyat dalam membangun jejaring lintas kementerian sekaligus membuktikan bahwa efisiensi bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menumbuhkan kreativitas fiskal. Dengan mengoptimalkan dukungan pusat, PPU tetap bisa tumbuh bahkan di tengah kebijakan penghematan nasional.
Langkah-langkah nyata tersebut memperkuat citra Mudyat Noor sebagai pemimpin daerah yang tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga menanam fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru di saat seperti inilah kita diuji: apakah bisa berinovasi untuk rakyat atau hanya menunggu,” tegas Mudyat.
Dengan pendekatan yang adaptif, diplomatis, dan berorientasi hasil, Mudyat Noor menempatkan PPU sebagai salah satu contoh daerah yang mampu menjawab tantangan fiskal nasional dengan kerja konkret dan visi jangka panjang.
Catatan: Subur Priono, S.I.Kom (Humas Setkab PPU).
