TITIKNOL.ID, PENAJAM – Kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian dari Wakil Ketua I DPRD Penajam.
Padahal, PPU adalah salah satu wilayah penghasil sawit di Kalimantan Timur.
“Kelapa sawit ini sebenarnya jadi penopang fiskal kita,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Syahruddin mengatakan pembagian DBH saat ini belum mencerminkan keadilan. Dengan kapasitas anggaran PPU yang termasuk paling kecil di Kaltim, wilayah ini seharusnya mendapatkan porsi lebih untuk memperkuat pembiayaan, terkhusus karena PPU menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Syahruddin menyebut, total potensi DBH sawit untuk PPU semestinya mencapai lebih dari Rp900 miliar. Setelah dipotong 50 persen oleh pemerintah pusat, sisa yang seharusnya diterima Rp450 miliar. Namun, dana yang benar-benar masuk hanya sekitar Rp200 miliar.
“Berarti potongannya lebih dari 50 persen. Sekitar 70 persen malah yang ditahan pusat,” jelasnya.
Menurut dia, kondisi ini sudah disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan lewat kunjungan pihaknya, sebulan lalu. DPRD menilai formulasi pembagian DBH tidak menggambarkan kontribusi daerah penghasil.
“Beban kita makin besar sejak ada IKN. Seharusnya pusat bisa lebih mendukung,” katanya.
Ia juga menyoroti kabupaten/kota tetangga yang justru menerima DBH lebih besar meski bukan daerah penghasil. Hal ini disebut tidak masuk akal jika melihat kontribusi PPU.
“Kaemenkeu menyampaikan pakai formula proporsional. Tetapi malah daerah yang punya kebun dapatnya lebih kecil dari yang tidak punya kebun,” tandasnya.
(TN01/Advertorial)
